Adapun untuk merealisasikan tema tersebut, kata Badrut Tamam, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah menciptakan ketahanan ekonomi inklusif berbasis sektor unggulan dan kewilayahan, menciptakan kesehatan masyarakat dan kekebalan massal, penguatan tata kelola pemerintahan melalui implementasi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian dan penunjang kesehatan.
“Untuk itu, saya perlu mengingatkan kepada kepala perangkat daerah, agar pada rencana pembangunan tahun 2022 mendatang harus memperhatikan prioritas pembangunan yang ada. Karena kita ketahui bersama bahwa seluruh daerah memiliki sejumlah persoalan yang sama akibat pandemi Covid-19, seperti tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang semakin bertambah, perekonomian yang mengalami kontraksi pertumbuhan,” katanya.
Dia mengatakan, dari data yang ada, diketahui bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Pamekasan tahun 2019 tercatat sebesar 13,95 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 tercatat sebesar 14,60 persen, maka persentase penduduk miskin di Pamekasan mengalami peningkatan sebesar 4,66 persen.
Tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 untuk Kabupaten Pamekasan sebesar 2,32 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 3,49 persen, maka tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan sebesar 50,43 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,54 persen.
