Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar (kiri) dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Sofwan Kurnia. (foto: ist)
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Digitalisasi atau elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Kota Kediri bukan bermula karena Covid-19, namun sudah diimplementasikan sejak 2018. Agar transaksi nontunai ini semakin masif, hari ini (Selasa, 2/2/2021) Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) secara virtual di Ruang Command Center Kota Kediri.
“Di Kota Kediri mulai 2018 transaksi pemerintah daerah sudah nontunai semua dan kami kembangkan terus dalam berbagai hal. Kami juga tingkatkan kerja sama dalam hal pemungutan pajak, sehingga kerja lebih cepat. Dengan digitalisasi keuangan, pergerakannya bisa dilihat secara real time. Saya sebagai pemangku kebijakan dan rekan-rekan di pemda juga lebih mudah dalam mengambil kebijakan,” ujar Wali Kota Kediri.
BACA JUGA:
- Halal Bihalal dengan Pegawai Lingkup Kecamatan Pesantren, Pj Wali Kota Kediri Beri Pelbagai Arahan
- Persiapkan Penilaian Kinerja, Pemkot Kediri Review Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting
- Zanariah Halal Bihalal dengan Pegawai di Kecamatan Kota dan BPPKAD Kota Kediri
- 263 Calon PPPK Teken Perjanjian Kerja, Pemkot Kediri Ingin Dedikasi dan Kinerja Lebih Baik
Lebih lanjut, Wali Kota Kediri mengungkapkan bahwa implementasi transaksi nontunai di lingkungan Pemkot Kediri telah diatur dalam Perwali 4 Tahun 2018 dan Surat Keputusan tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Produk hukum ini merupakan dasar untuk mendorong percepatan implementasi transaksi digital.
Inovasi dalam pelaksanaan program Electronic Trading Platform (ETP) berbasis digital merupakan solusi yang tepat untuk memastikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terus berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan. Menurut Wali Kota Kediri, berbagai aplikasi berbasis online sudah disediakan, di antaranya E-BPHTB, Sakti, Cek Bansos, Pecut (Pelayanan Cepat Mudah Terpadu), Tilang Covid-19, dan SIE (Sistem Informasi Eksekutif).
“Ke depan, saya berharap kita tidak berhenti berinovasi dalam transaksi digital. Misalnya, bekerja sama dengan marketplace (Shopee, Tokopedia, Bukalapak) dan aplikasi dompet digital (Go-Pay, OVO), sehingga masyarakat memiliki pilihan alternatif pembayaran yang lebih mudah. Serta dapat melahirkan komitmen untuk memilih satu layanan yang bisa diwujudkan menjadi layanan digital,” tambahnya.
Sementara itu, Sofwan Kurnia, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri mengatakan, implementasi ETP tahun 2020 menunjukkan peningkatan. Dari sisi transaksi belanja dan pendapatan mayoritas pemda telah mengelektronifikasikan untuk penerimaan pajak serta SP2DD online.
