​Evaluasi PPKM, Surabaya Barat Minim Pelanggar Prokes

​Evaluasi PPKM, Surabaya Barat Minim Pelanggar Prokes Satgas Covid-19 Kota Surabaya sedang melakukan penyegelan salah satu RHU. (foto: ist)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat () di Kota Surabaya telah berlangsung 11 hari atau dalam kurun waktu 11-21 Januari 2021. Hasil evaluasi Satgas Covid-19 Kota Surabaya mencatat bahwa pelanggar protokol kesehatan (prokes) didominasi tidak memakai masker. Bahkan, pelanggar ini pun dilakukan pemblokiran kependudukannya karena selama 7 hari setelah dilakukan penindakan belum membayar denda administratif yang dikenakan.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto menyatakan bahwa dalam upaya penegakan dan edukasi protokol kesehatan di masa penerapan , mayoritas pelanggaran di lapangan didominasi tidak pakai masker. Kemudian, pelanggaran kedua didominasi karena tidak menjaga kerumunan.

"Di Satpol PP sendiri yang sudah tercatat warga melakukan pelanggaran mencapai 650 orang, BPB Linmas juga mencapai sekitar 600-an. Di kecamatan, laporan terakhir itu juga pelanggar prokes sekitar rata-rata 300-an," kata Eddy di kantornya, Jumat (22/1/2021).

Berdasarkan catatan itu, Eddy menilai bahwa terkait dengan pemakaian masker, masyarakat masih terlihat abai. Terutama saat berada di kampung-kampung dan fasilitas publik, sedangkan di pusat perbelanjaan atau mal, masyarakat relatif lebih disiplin memakai masker.

"Cuma yang di restoran ini kami juga edukasi agar buka masker pas makan, selesai makan tolong dipakai lagi maskernya. Itu yang sering kami ingatkan kepada mereka. Ketika selesai makan, mereka ngobrol ini tidak pakai masker. Nah ini yang kami ketati juga," jelasnya.

Karena itu, di sisa penerapan ini, pihaknya akan lebih tegas kepada setiap pengunjung kafe dan restoran yang terlihat melepas masker ketika nongkrong ataupun selesai makan. "Kemarin masih kita tolerir. Sekarang ini di kafe atau restoran setelah selesai makan mereka wajib pakai masker, kalau enggak ya akan kami akan lakukan penindakan, apa pun alasannya," paparnya.

Tak hanya itu, penindakan juga diberikan kepada warga yang tidak menjaga jarak atau mengadakan kerumunan. Sebab, menurut Eddy, banyak masyarakat yang masih tidak menjaga kerumunan dan tidak menjaga jarak saat beraktivitas. "Mereka menganggap pakai masker itu selesai, tapi mereka tidak menjaga kerumunan masih berdekatan, jaraknya kurang dari satu meter. Itu yang juga kami tindak," tegasnya.

Dari hasil evaluasi di lapangan, kata Eddy, hampir 74 persen pelanggaran itu tidak patuh masker. Kemudian, sekitar 15-20 persen ada di kerumunan dan sisanya terkait interaksi. "Terus terkait kafe dan restoran itu pelanggaran yang kami temukan adalah terkait dine in 25 persen. Jadi masih ada kafe atau restoran yang melebihi dine in 25 persen. Bahkan, ada yang 50 persen dan lebih. Kalau kami temukan di lapangan kami tindak," terangnya.

Lihat juga video 'Respons Keluhan Ojol Karena Terdampak Pandemi, ASC Foundation Bagikan Paket Sembako dan Uang Bensin':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO