Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (ist)
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pasca mendengarkan keterangan pengadu dan teradu serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan di sidang DKPP pada Kamis (22/10/2020) lalu terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP bakal mengeluarkan putusan sidang setelah menggelar pleno.
"Nunggu pleno Pak, Insya Allah dalam waktu dekat, setelah Rakornas Makassar akhir bulan ini," kata Abdul Kholiq, Anggota Majelis Pemeriksa DKPP kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (25/10/2020).
BACA JUGA:
Sekadar diketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 99-PKE-DKPP/X/2020 pada Kamis (22/10/2020) lalu di Kantor Bawaslu Jatim, Jalan Tanggulangin, Tegalsari, Surabaya.
Sidang DKPP yang digelar 8 jam tersebut menghadirkan empat anggota KPU Kota Surabaya yang berstatus sebagai Teradu, yakni Nur Syamsi (merangkap ketua), Naafilah Astri, Subairi, dan Soeprayitno, masing-masing sebagai Teradu I-IV.
Sementara lima Teradu dari Bawaslu Kota Surabaya, yakni Muhammad Agil Akbar (ketua merangkap anggota), Hadi Margo Sambodo, Yaqub Baliyya Al Arif, Usman, dan Hidayat sebagai Teradu V-IX.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mewanti-wanti para penyelenggara, yakni KPU dan Bawaslu dalam setiap berperilaku di Pilkada 2020. Karena dari jumlah laporan yang masuk ke DKPP, 42 persen di antaranya berasal dari masyarakat. Laporan-laporan itu menjadi perhatian serius dan kajian yang berakibat sanksi.
"Tupoksi kami, melihat, mengamati, melakukan observasi terhadap seluruh penyelenggaraan pemilu, terutama terhadap seluruh perilaku yakni KPU dan Bawaslu. Kita lihat itu, kita pantau, apa pun itu terutama pada proses dan hasilnya," pungkas Abdul Kholiq, Anggota Majelis Pemeriksa DKPP. (nf/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
