​Minta ASN Tangkal Hoax, Khofifah: Saya Harap Disnaker Kabupaten/Kota Pahami Utuh UU Ciptaker

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten/Kota memahami utuh dan seksama UU Cipta Kerja. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten/Kota dapat mengomunikasikan dengan baik isi UU tersebut kepada masyarakat luas.

“Pemprov akan membentuk tim dari berbagai elemen strategis untuk menelaah, memahami, dan menyosialisikan UU Cipta Kerja. Saya harap Kabupaten/Kota juga bisa mengimbangi agar UU ini dipahami utuh, tidak sepotong-sepotong dan akhirnya bias,” ungkap Khofifah usai mengikuti rakor bersama Menkopolhukam dan Menko Perekonomian terkait sinergitas kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan regulasi Omnibus Law, Rabu (14/10) pagi.

Khofifah menyebut, bahwa dirinya pun masih terus mempelajari detail UU tersebut agar dapat memahami secara utuh UU Cipta Kerja. Utamanya, pasal-pasal yang dinilai kontroversial dan mengganjal oleh pekerja dan buruh.

Khofifah mengaku, jika selama ini dirinya terus melakukan koordinasi intensif, khususnya dengan Menko Perekonomian untuk mendapatkan detail penjelasan pasal per pasal yang banyak dipertanyakan.

“Misalnya terkait pesangon, hak cuti, sertifikasi halal, dan hal substantif lainnya. Poinnya bagaimana UU ini dapat dipahami utuh dan tidak terjadi disinformasi,” imbuhnya.

Gubernur Khofifah mengungkapkan, selain bersama-sama memahami UU Cipta Kerja, diskusi soal pemahaman terhadap UU tersebut perlu dilakukan. Sehingga, diperoleh persepsi yang sama dan pemahaman secara komprehensif tentang UU Cipta Kerja.

"Mari kita diskusikan bersama, kita undang pakar yang memang benar-benar memahami isi dan esensi UU Cipta Kerja setelah itu kita sosialisasikan secara komprehensif," ungkapnya.

Khofifah berharap, para ASN, akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan buruh, dan mahasiswa bersedia masuk dalam tim tersebut sehingga bisa membantu menyosialisasikan UU Cipta Kerja kepada masyarakat luas.

"Harapannya makin banyak elemen masyarakat yang bisa membantu menyosialisasikan UU Cipta Kerja setelah melakukan tela'ah dan memahaminya secara komprehensif, makin signifikan untuk mengurangi dispute dan menjelaskan detail antara narasi yang benar dan narasi yang hoax," harapnya.

Lebih lanjut, Khofifah juga berpesan agar seluruh ASN Pemprov Jatim ikut aktif menangkal hoax dan membantu menyampaikan narasi yang konstruktif dan produktif kepada masyarakat luas terkait UU Cipta Kerja.

Mengingat, saat ini banyak beredar berita dan narasi kontraproduktif secara cepat dan massif di kanal-kanal media sosial. Khofifah memastikan bahwa informasi hoax tersebut sengaja dibuat orang-orang tidak bertanggungjawab untuk membuat gaduh dan memecah belah bangsa.

"Sampaikan pesan-pesan yang menciptakan suasana kondusif penuh kedamaian kepada masyarakat, kemudian ketika ada yang mengunggah dan ternyata kontraproduktif, saya mohon kepada saudara semua untuk melakukan klarifikasi untuk meluruskannya," pesannya.

Khofifah menjelaskan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk berbenah, khususnya di bidang teknologi informasi dan digitalisasi. Hal itu harus dilakukan karena teknologi informasi dan digitalisasi memiliki jangkauan luas di berbagai hal.

"Pesan ini sebetulnya tidak mengenal usia, sosial media bukan hanya domainnya milenial, sosial media harus menjadi bagian dari kehidupan keseharian kita untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan yang membawa suasana penuh damai, aman dan tenang," jelasnya

Narasi konstruktif dan produktif, tambah Khofifah, dapat digunakan sebagai penguat lpersatuan, kesatuan dan persaudaraan. Karena itu, dengan menangkal hoax akan dapat mencegah potensi timbulnya gesekan dan perpecahan sosial di tengah masyarakat.

"Maka persatuan dan kesatuan menjadi poin penting, karena tidak ada negara yang maju jika tidak ada persatuan dan kedamaian didalamnya," pungkasnya. (tim)

egah Pelajar Ikut Demo, Gubernur Khofifah Minta Sekolah Libatkan Komite Sekolah dan OSIS

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Guna meminimalisir keikutsertaan pelajar SMA/SMK dalam kegiatan demonstrasi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta para Kepala Sekolah, Guru dan Kepala Cabang (Kacab) Dinas Pendidikan untuk melibatkan Komite Sekolah dan OSIS dalam proses pengawasan para pelajar.

Keikutsertaan Komite Sekolah dan OSIS dirasa Gubernur Khofifah bisa menjadi pendekatan yang efektif dalam memberikan pengertian kepada pelajar dan mengawasi agar tidak turut dalam aksi unjuk rasa . Mereka masih usia anak- anak saatnya mereka belajar.

“Saya minta para kepala sekolah dan guru kelas mengundang Komite Sekolah, baik secara langsung maupun virtual. Begitu pula pengurus OSIS. Mereka diajak ikut untuk mengajak putera- puteri atau temannya agar tetap konsentrasi belajar,” ungkap Gubernur Khofifah saat mengikuti jalannya Virtual Meeting dengan Kepala sekolah SMA-SMK se-Jatim tentang Antisipasi Demo Omnibus Law yang melibatkan Pelajar Via Zoom di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (13/10).

Orang nomor satu Jatim ini menambahkan, melalui Komite Sekolah diharapkan para orang tua bisa membimbing dan memonitoring langsung aktifitas anaknya. Melalui grup sosial media , Gubernur Khofifah meminta orang tua bisa bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memonitor agar pelajar tetap fokus pada kegiatan belajar .

“Jadi kalau komite ini pendekatan melalui orang tua dan harapannya langsung akan memberikan bimbingan dan monitoring,” tutur Khofifah kepada ratusan perwakilan kepala sekolah SMA/SMK Negeri dan Swasta yang hadir secara virtual.

Tak hanya Komite Sekolah, pendekatan melalui OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) disebutkan pula akan jauh lebih efektif. Dengan adanya kedekatan emosional sebagai teman sebaya, dirinya meminta para pengurus OSIS bisa melakukan pendekatan kepada temannya baik melalui media sosial maupun secara langsung.

“Kalau OSIS bahkan bisa lebih efektif karena merupakan pendekatan teman sebaya, yang menggunakan bahasa mereka, juga dengan diksi ala milenial,” imbuh Gubernur yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial RI ini.

Untuk itu, dirinya menekankan pentingnya literasi digital bagi pelajar sebagai upaya untuk memfilter dalam menerima dan mencerna informasi juga dalam mengutarakan pendapat. Mengingat banyaknya berita hoax yang tersebar di kalangan pelajar, Gubernur Khofifah merasa bahwa tak hanya langkah antisipatif, namun juga langkah edukatif dan rehabilitatif yang diperlukan dalam kondisi saat ini.

“Disinilah peran dari pendidikan karakter yang dirasa sangat penting khususnya bagi anak- anak SMA dan SMK,” tekannya.

Lebih dari itu, upaya ini juga sebagai langkah perlindungan kepada pelajar dimana pandemi Covid-19 belum berhenti penyebarannya. Walau kondisinya telah melandai, Gubernur Khofifah mewanti-wanti bahwa Covid-19 belum berhenti penyebaranya.

Dukungan juga diberikan oleh Direktur Intelkam Polda Jatim Kombes Pol Slamet Hariyadi. Dalam arahannya dirinya menyebut bahwa di beberapa titik antara 65-70 persen dari pendemo yang diamankan pada saat demonstrasi pada 8 Oktober lalu adalah pelajar SMA/SMK.

Dengan tingginya angka partisipasi pelajar tersebut, Kombes Pol Slamet membuka kesempatan untuk koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah-Sekolah dalam melakukan pengawasan kepada pelajar. Dirinya meminta para pendidik dan kependidikan untuk bisa meningkatkan sinergi melalui satuan-satuan Kepolisian baik di Polres dan Polsek di Jawa Timur.

"Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir. Bapak Ibu sekalian tidak sendirian, kita akan selalu mendampingi untuk membina anak-anak kita," ungkap Slamet Hariyadi.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jatim Wahid Wahyudi meminta para Kepala Sekolah dan guru agar memantau semua kegiatan pelajar khususnya mulai pukul 10.00 hingga 14.00 siang. Dirinya juga meminta agar guru wali kelas juga masuk ke dalam grup whatsapp grup pelajar untuk mempermudah pemantauan.

"Saya ingin semua dipantau jam 10.00 sampai 14.00 siang termasuk hari Sabtu dan Minggu," pesan Wahid.