Ahmad Nurhamim.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik memutuskan untuk menunggu harmonisasi di Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) sebelum melanjutkan pembahasan dan pengesahan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2019-2039 sebagai perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (13/10/2020).
BACA JUGA:
Namun demikian, Anha -sapaan Ahmad Nurhamim- mengatakan pembahasan raperda tersebut baru bisa dilanjut kalau syarat substantifnya sudah terpenuhi. "Jika DPRD nantinya melanjutkan pembahasan Raperda RTRW, maka apabila eksekutif kembali mengajukan raperda tentang rencana detail tata ruang kecamatan (RDTRK) Kecamatan Manyar dan Bungah, maka secara aturan DPRD juga bisa menindaklanjutinya untuk dibahas. Jadi, aturannya diperbolehkan dibahas secara simultan. Namun lagi-lagi hal itu tergantung Bapemperda untuk membuat kajiannya," ungkap Ketua DPD Golkar Gresik ini.
Sebelumnya, kata Nurhamim, tahun lalu DPRD Gresik menunda pengesahan Raperda RTRW Gresik Tahun 2019-2039 sebagai perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030. Sikap itu, atas kesepakatan tujuh fraksi DPRD Gresik dalam rapat paripurna dengan agenda laporan panitia khusus (Pansus) tahap II, Pendapat Akhir (PA), dan Pengambilan Keputusan (PA) di ruang paripurna DPRD Gresik, pada Kamis, 26 Desember 2019.
Menurutnya, paripurna sepakat tak menyetujui pengesahan Raperda RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2019-2039 sebagai perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030, dengan sejumlah pertimbangan. Di antaranya, eksekutif belum bisa memenuhi sejumlah persyaratan.
"Persyaratan tersebut berupa persetujuan substansi Raperda Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik menggunakan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 8 Tahun 2017, tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota," jelas Nurhamim.
