​Ketua DPRD Ingatkan Pemkab Blitar Tak Tergesa-gesa Soal Rencana Pengajuan Utang

BLITAR, BANGSAONLINE.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mengingatkan Pemkab Blitar untuk tidak tergesa-gesa soal rencana pengajuan utang. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto menanggapi rencana Pemkab Blitar mengajukan utang sebesar Rp 150 juta ke Kementerian Keuangan untuk membangun jalan sirip penghubung jalur lintas selatan (JLS).

Wito menjelaskan, dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021, belum ada kesepakatan utang atau pinjaman daerah. Ia menjelaskan DPRD tidak mau grusa-grusu memberikan persetujuan pinjaman daerah yang nilainya cukup besar. Pihaknya mengaku masih akan melakukan pembahasan lebih detail dan mendalam melalui Komisi III.

"Nanti akan dibahas dulu oleh Komisi III. Kita juga belum mengecek apakah pengajuan persetujuan dewan atas utang daerah tersebut sudah masuk apa belum," ujar Wito, Jumat (2/10/2020).

Ia menambahkan, kebutuhan anggaran sebesar Rp 150 miliar untuk membangun jalan sirip JLS itu perlu dikaji lagi. Utamanya apakah perlu Pemkab Blitar harus mengajukan utang atau pinjaman.

"Seperti pembangunan RSUD Srengat yang nilai totalnya hampir Rp 200 miliar saja bisa dilakukan secara multiyears . Tahun ini berapa, tahun depan berapa kan bisa. Kenapa yang Rp 150 miliar, kok malah utang. Kita juga harus dipertimbangkan juga kemampuan daerah mengangsur pokok utang dan bunganya. Apalagi kondisi keuangan daerah juga belum normal, dampak dari pandemi Covid-19. Di mana PAD juga menurun, serta tidak ada kepastian sampai kapan akan pandemi berakhir," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti mengatakan, pembangunan ini untuk peningkatan perekonomian daerah, khususnya Blitar Selatan.