Wali Kota Risma saat jumpa pers di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, Jalan Sedap Malam Surabaya, Jumat (28/8/2020). (foto: YUDI A/ BANGSAONLINE)
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam membangun Kota Pahlawan tak lepas dari sosok Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Di bawah kepemimpinannya, kini Surabaya telah berkembang cukup pesat.
Berbagai program yang diinisiasi Wali Kota Risma itu pun sudah dirancang sedemikian rupa, bahkan ketika masih sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan, beberapa program yang telah berjalan di Kota Surabaya sudah diaplikasikan di tingkat nasional.
BACA JUGA:
- Nila, Caleg Terpilih DPR RI dari PDIP Bantu 2 Nenek Korban Kebakaran
- DPC PDIP Kabupaten Kediri Bagikan Bingkisan ke Pengurus PAC dan Ranting
- Usung Gus Yani-Bu Min Lagi di Pilkada Gresik 2024, PDIP Jajaki Koalisi dengan PPP dan Demokrat
- Juknis darai DPP Turun, PDIP Gresik Buka Penjaringan Cabup 2024 Habis Lebaran
Wali Kota Risma menceritakan kembali berbagai upaya dalam membangun kota. Di antaranya, yakni menciptakan program berbasis online bernama e-program dan e-budgeting. Dua program besar tersebut, telah dirancang Wali Kota Risma sejak tahun 2003 atau ketika ia masih menjadi ASN.
"E-program itu saya buat ketika tahun 2003 dan digunakan nasional tahun 2010, melalui Keputusan Presiden (Kepres) saat Ibu Megawati masih menjadi presiden. Ibu Mega jadi presiden ada keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di mana menyarankan e-budgeting itu," kata Wali Kota Risma saat menggelar konferensi pers di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, Jalan Sedap Malam Surabaya, Jumat (28/8/2020).
Lantas mengapa Surabaya dapat efektif melakukan pembangunan? Risma menjelaskan bahwa program yang berjalan itu bisa efektif dan efisien di tingkat perencanaan di mana dapat mengatur anggaran berbasis kinerja. Menurut dia, jika pada nominal tertentu dengan output yang sudah ditentukan, maka output tersebut harus direalisasikan. Sehingga tidak diperbolehkan berhenti pada perencanaan saja.
"Harganya segini kemudian output-nya harus segini. Bukan misalnya uang Rp 100 kemudian terserah buat apa pokoknya output-nya jalan. Bukan begitu, kalau di e-budgeting tidak bisa berbicara seperti itu," jelasnya.
Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini mengungkapkan, di dalam program tersebut sudah ada standarnya. Bahkan ia menyebut, untuk biaya perencanaan, biaya umum, dan biaya pengerjaan sudah dianggarkan sekian persen. Sehingga ketika programnya di sektor pembangunan jalan, maka dipastikan output-nya ialah jalan.
