TUBAN, BANGSAONLINE.com - Seluruh fraksi DPRD Tuban menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.
Persetujuan fraksi-fraksi itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Tuban dengan agenda penyampaian kesimpulan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tuban, pandangan akhir fraksi-fraksi, dan persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019.
"Secara keseluruhan, Banggar maupun 6 Fraksi telah menyetujui bersama-sama. Walaupun ada catatan-catatan dari beberapa fraksi, tapi semua itu demi kebaikan bersama," ujar Ketua DPRD Tuban, M. Miyadi kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (1/7).
Politikus PKB meminta catatan-catatan yang disampaikan segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Tuban. Baik catatan dari fraksi di DPRD, maupun dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang masih memiliki 4 catatan.
"Kewajiban Pemkab harus melaksanakan catatan-catatan dan saran yang disampaikan fraksi di DPRD," imbuhnya.
Pihaknya juga mengingatkan Pemkab Tuban untuk mematangkan perencanaan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selanjutnya, realisasi dalam setiap perencanaan harus sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga anggaran tidak terlalu menyisakan SiLPA yang cukup besar.
"Tahun ini perencanaan dan realisasinya harus dimatangkan, sehingga anggaran yang tersedia bisa terserap dengan maksimal. Minimal di atas 90 persen," pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Tuban H. Fathul Huda mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan atas saran, imbauan, serta kritik yang berkaitan dengan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019. Mengingat, pengelolaan APBD Kabupaten Tuban 2019 telah dilakukan audit oleh BPK RI dan memperoleh opini WTP.
"Raperda ini telah kami susun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Semuanya telah diperiksa oleh BPK dan mendapatkan penghargaan WTP," tutupnya. (gun/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
