Syafiuddin Asmoro.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Syafiuddin Asmoro, anggota Komisi V DPR RI berkirim surat ke Presiden RI Ir. Joko Widodo guna meminta penataan dan penyempurnaan struktur kelembagaan Badan Pengembangan Wilayah (BPWS) Suramadu (Surabaya – Madura).
Menurut Syafiuddin, penataan ini perlu dilakukan agar BPWS dapat mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya.
"Berdasarkan hasil kajian dengan Universitas Trunojoyo Madura, saya ajukan surat kepada Presiden RI Ir. Joko Widodo pada 12 Februari lalu untuk ada penambahan Unsur Dewan Pengarah yang berasal dari 4 kepala daerah, yakni bupati serta tokoh masyarakat Madura yang aktif, baik itu ulama, umaro, dan blater," jelas dia kepada wartawan BANGSAONLINE.com, Sabtu (27/6/2020).
Ia juga meminta segera adanya pengangkatan Kepala Badan Pelaksana secara definitif. Kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan kelengkapan struktur badan pelaksana lainnya. Agar pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Surat H. Syafiuddin dijawab Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam surat jawaban itu, Airlangga Hartarto menyampaikan jika pada awal tahun 2019 Presiden RI sudah memberikan arahan untuk tetap mempertahankan kelembagaan BPWS.
"Dalam rapat dewan pengarah BPWS, menyepakati bahwa BPWS harus dipertahankan dan diperluas wilayah penugasannya di seluruh Pulau Madura dan sekitarnya. Dengan harapan mengurangi kesenjangan antar wilayah di Jawa Timur," jelas Menko Perekonomian melalui surat yang diterbitkan pada 31 Maret 2020.
Kemudian untuk penguatan kelembagaan BPWS, Menko Perekonomian mengusulkan pengangkatan Ir. Achmad Herry Marzuki, CES sebagai Kepala Badan Pelaksana, sedangkan Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri sebagai wakilnya.
"Dari pengusulan inilah, hingga saat ini Ir. Achmad Herry Marzuki memegang jabatan sebagai Plt Kepala Badan Pelaksana BPWS," ujarnya.
Airlangga juga mengusulkan perubahan struktur organisasi yang meliputi perubahan susunan anggota Dewan Pengarah, dan pembentukan Tim Penasehat yang beranggotakan para bupati dan tokoh masyarakat di Madura.
"Serta melakukan pembentukan deputi investasi sebagai upaya optimalisasi pengembangan wilayah Madura dan kepulauan sekitarnya melalui dukungan pihak swasta," pungkasnya. (ida/uzi/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
