Ketua DPRD Pasuruan M Sudiono Fauzan saat bersama dengan salah satu warga miskin.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - DPRD meminta kepada Pemkab Pasuruan untuk membuat regulasi berupa Perbup sebagai landasan dalam memberikan sanksi bagi masyarakat yang terbukti tidak mengindahkan imbauan pemerintah tenatang wajib masker saat keluar rumah.
"Hal ini untuk mendisiplinkan masyarakat untuk menggunakan masker saat keluar rumah ataupun mendatangi tempat wisata jelang penerapan new normal di Kabupaten Pasuruan," kata Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan M. Sudiono Fauzan, Rabu (24/06).
BACA JUGA:
- Wadul LSM, Pengusaha Warkop dan Karaoke Desak Pemkab Pasuruan Bentuk Perda Tempat Hiburan
- Perda RTRW Kabupaten Pasuruan Dinilai Lemah, Tak Ada Instrumen Sanksi Bagi Pelanggar
- Simpan Arsip Penting, DPRD Pasuruan Bangun Gudang di Kantor Sekwan
- Pemkab Pasuruan Beri Dispensasi ASN yang Terlambat Ngantor karena Mudik
Ia mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengampanyekan wajib masker kepada masyarakat. Salah satunya, melalui pemberian 2,5 juta masker gratis.
Namun, hal itu dinilai belum maksimal. Buktinya, masyarakat masih banyak yang keluar rumah atau datang ke tempat wisata maupun tempat publik, tak mengenakan masker.
“Dengan adanya regulasi tersebut, upaya pencegahan akan lebih masksimal. Pasalnya, Pemkab bisa memberikan sanksi bagi masyarakat yang kelua rumah terbukti tidak memakai masker,“ jelasnya.
Politikus PKB ini menambahkan, rencana preventif tersebut akan disampaikan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai masukan. "Syukur-syukur masukan dari dewan ini ditindaklanjuti oleh Pemkab untuk usulkan sebagai Raperda," harapnya. (bib/par)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
