H. Chusainuddin, M.M., anggota F-PKB DPRD Jatim.
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Menyikapi pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah di Kediri Raya (Kota dan Kabupaten Kediri) diminta memperhatikan dunia pendidikan, khususnya Pondok Pesantren dalam menghadapi New Normal atau pola hidup baru. Permintaan itu disampaikan H. Chusainuddin, M.M., anggota F-PKB DPRD Jatim.
Di samping mengharapkan alokasi penanganan Covid-19, ia juga meminta Pemda memberikan aturan dan perhatian khusus terhadap pendidikan di lingkungan Ponpes yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.
BACA JUGA:
- Persiapkan Penilaian Kinerja, Pemkot Kediri Review Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting
- Zanariah Halal Bihalal dengan Pegawai di Kecamatan Kota dan BPPKAD Kota Kediri
- 263 Calon PPPK Teken Perjanjian Kerja, Pemkot Kediri Ingin Dedikasi dan Kinerja Lebih Baik
- Bersama Forkopimda, Pj Wali Kota Kediri Sowan ke Ponpes Wali Barokah
"Perhatian khusus itu adalah dalam bentuk kebijakan anggaran pada pondok pesantren, mengingat di kota Kediri ada sekita 34 Ponpes, sementara di Kabupaten Kediri ada sekitar 189, dengan total santri ada sekitar 150.000 orang," kata Chusainuddin dalam rilisnya yang diterima BANGSAONLINE, Jumat (29/5).
Menurut Anggota Komisi B ini, perhatian secara khusus itu diperlukan karena kondisi sarana prasarana pondok pesantren masih banyak yang belum memenuhi standar kesehatan.
"Makanya, Pemda harus memberi perhatian khusus. Ponpes mempunyai andil yang luar biasa, tidak hanya untuk pencetak kader bangsa yang cerdas. Tapi juga pembentukan karakter anak muda. Selain itu, Ponpes juga merupakan embrio munculnya lembaga pendidikan," terang legislator yang berangkat dari Dapil VIII Jatim (Kota dan Kabupaten Kediri) ini.
Oleh karenanya, lanjut Chusainuddin, wajib hukumnya pemerintah memberikan intervensi yang cukup memadai bagi tumbuh kembangnya pesantren dengan langkah-langkah yang sesuai dengan protokol kesehatan. Apalagi, sudah ada UU Ponpes, sehingga tidak ada alasan lagi pemerintah untuk menafikan ponpes.
"Langkah-langkah tersebut bisa berupa menyiapkan sarana dan prasana pesantren agar sesuai dengan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19, menyiapkan tes massal bagi santri dan pengajar sebelum pembukaan pesantren, hingga menyiapkan ketahanan ekonomi pesantren," pungkas Chusainuddin. (uji/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
