​DPR Minta Asosiasi Petani Tebu Dibubarkan, Perannya Diganti dengan BUMDes

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminuddin menyoroti keberadaan asosiasi petani tebu atau asosiasi petani lainnya. Menurut pimpinan Komisi IV DPR RI ini, asosiasi dinilai sudah terbukti tidak bermanfaat bagi petani sehingga sudah selayaknya dihapus atau dibubarkan agar subsidi yang diberikan pemerintah kepada petani bisa diterima langsung kepada petani atau rakyat.

“Sesuai dengan ketentuan Permentan, bahwa orang yang dapat menerima subsidi pupuk itu adalah manusia yang memiliki lahan pertanian tidak sampai 2 hektare dibuktikan dengan sertifikat atau PP. Ini bisa jadi solusi persoalan kelangkaan pupuk subsidi,” tegas Hasan, Jumat (13/3).

Sebagai ganti asosiasi petani, Hasan menyarankan supaya pemerintah memanfaatkan keberadaan BUMDes di desa-desa yang manajemennya sudah bagus untuk menangani urusan subsidi pupuk jika memang tidak langsung diberikan kepada petani.

“BUMDes itu pasti tahu siapa pemilik tanah dan siapa yang memiliki hak untuk menerima subsidi. Yang bikin ruwet itu adalah orang-orang yang memiliki lahan pertanian di atas 2 hektare, sehingga pemerintah harus membenahinya,” urai politikus NasDem ini.

Dewan Penasehat Pimpinan Pusat GP Ansor ini mengungkapkan, kelangkaan gula saat ini salah satu penyebabnya adalah petani enggan menanam tebu karena ulah permainan asosiasi petani tebu. Karena itu dipastikan impor masih diperlukan pemerintah karena belum bisa swasembada.

“Selama manajemen pertanian yang penuh permainan-permainan kotor belum dibereskan, ya pasti masih akan diperlukan impor pada komoditas pertanian apapun, bukan hanya gula,” tandas Hasan.