Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memimpin apel pagi yang diikuti seluruh staf dan Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, di halaman Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan No. 110, Surabaya, Senin (17/2/20). Foto: istimewa
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya sinergitas dalam sebuah orkestrasi diantara organisasi OPD di lingkup Pemprov Jatim. Menurut dia, orkestrasi ini penting untuk bisa mereduksi adanya ego OPD. Terlebih, dalam organisasi ada OPD yang mengurusi perijinan, ada yang mengurusi bencana alam, sosial, pendapatan, pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya.
“Apel ini merupakan salah satu media kita bisa saling berinteraksi dengan seluruh staf dan kepala OPD, dimana harapannya lewat konsolidasi ini akan tercipta sinergitas yang makin baik dalam membangun orkestrasi Pemprov Jatim,” tukas Gubernur Khofifah saat memimpin Apel Pagi yang diikuti seluruh staf dan Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, di halaman Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan No. 110, Surabaya, Senin (17/2/20).
BACA JUGA:
- Pesan Pj Gubernur Jatim saat Terima Penghargaan dari Mendagri di Hari Otoda 2024
- Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur Penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha
- Jokowi Dikabarkan Batal Hadir Peringatan Otoda XXVIII di Surabaya
- Raih SPM Awards 2024, Adhy Karyono: Jadi Motivasi dan Cambuk bagi Pemprov Jatim
Khofifah menjelaskan, pertemuan secara kualitatif melalui apel meski satu bulan sekali setiap tanggal 17 ini, akan bisa meningkatkan keberseiringan dan keberseringan dalam berinteraksi. Utamanya, dalam merespon adanya Perpres No. 80/2019 sebagai bentuk sebuah reward bagi masyarakat Jatim di bawah koordinasi Pemprov Jatim. Dimana, dalam lampiran Perpres tersebut terdapat 218 proyek strategis nasional, yang membutuhkan anggaran sekitar Rp. 294 Triliun.
“Saya harapkan segala hal terkait Perpres No. 80/2019 bisa sampai ke semua lini di lingkup Pemprov Jatim, dimana ada 218 mandat proyek yang sangat strategis. Untuk itu, dibutuhkan kerja keras dan bergandengan tangan di semua lini,” ungkap orang nomor satu di Jatim ini.
Khofifah menambahkan, salah satu proyek strategis nasional tersebut yaitu pembangunan kawasan wisata Bromo Tengger Semeru (BTS). Dimana koordinasinya tidak cukup hanya dengan Kementrian Pariwisata maupun Dinas Pariwisata daerah, tapi juga harus dengan kepala suku, adat, budaya juga kepala daerah penyangga BTS. Selain itu, juga dibutuhkan koordinasi dengan perhubungan baik di lingkup dinas hingga ke kementerian.
“Betapa sinergitas dalam orkestrasi itu menjadi sebuah kebutuhan hari ini. Misalnya dalam pembangunan proyek BTS tidak ada Disbudpar, tapi juga sinergi para bupati di wilayah BTS, serta para tokoh adat, tokoh budaya untuk mempertahankan kearifan lokal,” urai mantan Menteri Sosial ini.
