​Gubernur Khofifah Minta Korban-Pelaku Bullying di Kota Malang Didampingi Psikolog

​Gubernur Khofifah Minta Korban-Pelaku Bullying di Kota Malang Didampingi Psikolog Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam acara kerja sama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Jawa Timur dan Dinas serupa Provinsi Sumatra Utara. foto: istimewa/ bangsaonline.com

Tidak hanya itu, Khofifah juga menekankan pentingnya fungsi konseling di sekolah. Menurutnya konseling fungsinya sangat penting untuk mengkomunikasikan masalah-masalah yang terjadi pada siswa di sekolah.

"Jika fungsi konseling ini berjalan baik, siswa akan terbiasa untuk menceritakan masalah yang mereka hadapi pada gurunya atau konselor sebayanya. Ini menjadi penting, agar hal-hal yang tidak kita inginkan bisa dicegah lebih awal," tandas Khofifah.

Sebagaimana ramai diberitakan, kasus perundungan pada siswa SMP berusia 13 tahun di Kota Malang sempat viral di media sosial. Seorang siswa berinisial MS mengalami perundungan oleh teman sebayanya.

MS di-bully dengan kekerasan yang menyebabkan syaraf jari tengah tangan kanannya tidak berfungsi. Hingga tim dokter rumah sakit memutuskan agar jari tengah MS tersebut harus diamputasi. Kasus perundungan pada MS kini juga ditangani oleh pihak yang berwajib.

Di sisi lain, Pemprov Jawa Timur berkomitmen kuat untuk mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak. Terutama dengan mulai merebaknya kembali kasus kekerasan pada anak hingga prostitusi anak .

"Kemarin kami baru saja menggelar MoU diikuti PSK antara Pemprov Jatim dan Sumut terkait kerja sama anti perdagangan perempuan dan anak. Penandatanganannya dilaksanakan di Medan. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah dalam rangka penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari korban kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang," kata Khofifah.

PSK tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Hal itu membuktikan tekad kuat Pemprov Jatim untuk melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dan juga tindakan melanggar hukum. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO