Surokim Abdussalam.
BANGKALAN, BANGSAONELINE.com - Menyambut pelaksanaan Perpres 80/2019, Pemda dan masyarakat Madura harus lebih terbuka dan profesional demi percepatan pertumbuhan ekonomi. Hal itu disampaikan pengamat politik UTM, Surokim Abdussalam.
"Dibutuhkan dorongan serta dukungan ekstra dari semua pihak, karena kendala yang dihadapi dalam pembangunan di wilayah Madura tidak ringan. Kendala tersebut bisa muncul dari internal maupun eksternal," kata Surokim kepada bangsaonline.com melalui sambungan WhatsApp, Sabtu (01/02).
Sedangkan untuk hambatan internal, menurut Surokim, bisa dicarikan jalan keluar dan perbaikan melalui inisiasi pemerintah lokal. "Pemerintah dan masyarakat lokal Madura sudah saatnya melakukan pembenahan diri serta berkolaborasi yang lebih intens demi tercapainya percepatan pembangunan ekonomi lewat perpres 80 tahun 2019 ini," katanya.
"Hal ini dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga investor mau masuk menginvestasikan dananya dan skema pendanaan dari pihak ketiga bisa di petik di kawasan Madura dan Kepulauan. Masyarakat dan pemerintah lokal di Madura harus lebih terbuka dan profesional menyongsong skema percepatan pembangunan kawasan ini dengan sungguh-sungguh," ujar dia.
"Selain itu, dibutuhkan pengawalan secara serius, intens, serta berkelanjutan dan lebih progresif agar cepat terealisasi percepatan pembangunan ekonomi lewat Perpres nomor 80 tahun 2019," tambahnya.
"Jangan sampai hanya menjadi hiasan dokumen yang indah yang tak kunjung datang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Madura dan Kepulaun," pungkas Pengamat Politik UTM ini.
Perlu diketahui, bahwa tujuan ditandatanganinya Perpres 80/2019 dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur, serta pemerataan pembangunan kabupaten kota di wilayah Jawa Timur khususnya. Proritaskan proyek di tiga area yaitu Gerbangkertosusila, BTS, Selingkar Wilis, dan Lingkar Selatan. (uzi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
