Salah satu sekolahan di Kecamatan Sumberejo gentengnya bolong serta temboknya retak-retak saat dipotret beberapa waktu lalu.
BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com – Meski dikenal sebagai kabupaten dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi nomor dua di Jawa Timur, ternyata persentase anggaran untuk pendidikan di Kabupaten Bojonegoro di luar transfer daerah terbilang sangat rendah. Bojonegoro hanya menempati urutan ke-26 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Peneliti Poverty Resource Center (PRC) Initiative AW Syaiful Huda di Bojonegoro, Jumat (17/1/2020) menyebutkan, anggaran program urusan pendidikan Kabupaten Bojonegoro yang bersumber dari dana daerah atau di luar transfer daerah, persentasenya hanya 10.45 persen.
"Bojonegoro berada di urutan ke-26 dari kabupaten dan kota di Jatim," katanya menjelaskan.
Pria yang biasa disapa Awe ini menjelaskan, berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang dipublikasikan Kemendiknas menunjukkan, bahwasanya persentase anggaran program urusan pendidikan Kabupaten Bojonegoro di luar transfer daerah (APBD Murni) pada tahun 2019 hanya sebesar 10.45 persen.
Padahal di tahun 2018 sudah 12.49 persen, naik dibanding tahun sebelumnya, yang besarannya hanya sekitar 9.2 persen (2017). "Justru tahun 2019 menurun dibanding tahun 2018 yang sudah mencapai 12.49 persen," ujar Awe.
Bagi dia, peningkatan kualitas pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Bojonegoro sangat penting, karena akan berdampak signifikan dan menentukan pada masa depan daerah. Terlebih lagi, mengingat tingginya APBD Bojonegoro saat ini disebabkan tingginya penerimaan pendapatan dari sektor migas, salah satunya dari DBH (Dana Bagi Hasil) Migas.
