Rapat antara Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan dengan rumah sakit swasta di ruang Banggar, Jum'at (10/01).
BANGKALAN ,BANGSAONLINE.com - Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan memanggil rumah sakit swasta dan klinik terkait tindak operasi caesar serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) rumah sakit. Pemanggilan ini dilaksanakan di ruang Banggar, Jum'at (10/01).
Menurut Ketua Komisi D Nur Hasan, langkah yang dilakukan dewan ini untuk menyikapi banyaknya keluhan dari masyarakat, bahwa ibu hamil yang mau melahirkan sering disarankan untuk operasi caesar oleh rumah sakit atau klinik.
BACA JUGA:
- Peroleh 7 Kursi DPRD, PDIP 'Pede' Usung Mahfud sebagai Cabup Bangkalan di Pilkada 2024
- Ini Caleg yang Diprediksi Lolos Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Periode 2024-2029
- Wow, Partisipasi Pemilih di Bangkalan pada Pemilu 2024 Capai 98,09%, PKB Pastikan Jatah Ketua DPRD
- Ketua Komisi D DPRD Bangkalan: Museum Cakraningrat Belum Representatif
"Bahkan yang miris lagi, bidan yang merujuk diberikan fee (komisi) oleh rumah sakit atau klinik. Memang banyak rembes-rembes, banyak informasi yang dapat dari masyarakat mendapatkan insentif," jelasnya.
"Seharusnya, ibu hamil yang mau melahirkan dilayani sesuai standar operasional. Mulai tahapan observasi harus dilalui, jangan sampai masuk klinik tanpa tahap prosedural, disarankan untuk bedah caesar," kata politikus PPP ini.
Ia menegaskan, bahwa rumah sakit atau klinik harus mengedepankan azas kemanusiaan daripada orientasi pendapatan. Sementara terkait Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), ia meminta agar dikelola dengan baik sesuai dengan standar lingungan hidup.
"Dan yang paling penting membuat pelaporan (IPAL) kepada Dinkes setiap 6 bulan sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, nanti Senin (13/01), kepada semua rumah sakit dan klinik, Komisi D meminta laporan terkait izin IPAL. Jika tidak ada, maka Komisi D akan merekomendasikan kepada Dinkes agar rumah sakit atau klinik tersebut tidak diperpanjang izin operasionalnya," ujarnya.
