Sabtu, 04 April 2020 23:16

​Dinilai Gagal, Mahasiswa di Tuban Minta BPJS Dibubarkan

Senin, 16 Desember 2019 20:29 WIB
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Gunawan Wihandono
​Dinilai Gagal, Mahasiswa di Tuban Minta BPJS Dibubarkan
Para Mahasiswa Tuban saat demo di depan DPRD setempat.

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Kabupaten Tuban, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD kabupaten setempat, Senin (16/12).

Dalam aksinya, massa mahasiswa menuntut agar BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dibubarkan. Menurut mereka, sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS bermasalah. Selain pengelolaan anggarannya yang terus mengalami defisit tiap tahun, keberadaan BPJS juga berorentasi pada keuntungan.

"Saya minta DPRD yang menjadi wakil kami agar satu suara dengan kami, bubarkan BPJS," kata ketua aksi Yayang Heldi Julia.

Secara konsepsi operasional BPJS telah gagal menjamin hak-hak rakyat atas jaminan kesehatan sebagaimana yang sudah diatur dalam konstitusi UUD. Hal ini dibuktikan dengan adanya iuran wajib yang dianggap membebani masyarakat.

"Banyak hal yang menjadi indikator bahwa BPJS ini gagal dan tidak bisa menjamin hak masyarakat, salah satunya adanya birokrasi pelayanan yang berbelit-belit dan prinsip gotong royong yang termanipulasi," ungkapnya.

Tak hanya itu, mereka juga menuntut agar pemerintah pusat melakukan audit menyeluruh terhadap rekanan BPJS. Hal ini bertujuan untuk membuka transparansi pengelolaan keuangan kepada publik.

"Jangan sampai tidak diaudit, masyarakat juga ingin mengerti sejauh mana transparansi keuangan yang dikelola oleh beberapa BPJS. Dan saya tegaskan prinsip BPJS ini bukan jaminan, tapi iuran," katanya.

Untuk itu, mahasiswa meminta pemerintah agar mengganti jaminan kesehatan itu dengan Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (Jamkesrata) yang menjamin kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali dengan standar pelayanan yang layak. 

"Jamkesrata merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan jaminan kesehatan yang promotif, preventif dan rehabilitatif. Oleh karena itu harus dilaksanakan secara langsung oleh negara melalui kementerian kesehatan," pintanya.

Sementara itu, Kabag Humas DPRD Tuban, Sri Hidajati mengatakan, jika seluruh anggota DPRD Tuban sedang ada agenda di luar. Untuk itu, pihaknya akan mengadakan hearing bersama antara mahasiswa dengan instansi terkait.

"Nanti akan kita bicarakan bersama Dinas Kesehatan, BPJS, DPRD, dan Pemkab. Paling cepat kita lakukan dua hari kedepan," tutupnya. (gun/ian)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Rabu, 11 Maret 2020 22:53 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Keindahan alam di Jawa Timur adalah potensi wisata yang luar biasa. Salah satunya, Taman Wisata Genilangit di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa datang langsung ke ikon wisata di...
Sabtu, 28 Maret 2020 14:13 WIB
Oleh: M Cholil NafisSaat saya wawancara di TV atau radio banyak pertanyaan tentang hadits yang menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan jum’atan tiga kali berturut-turut jadi keras hatinya bahkan ada yang menyebut kafir dan wajib bersyahadat kemba...
Sabtu, 28 Maret 2020 23:26 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*85. Wayas-aluunaka ‘ani alrruuhi quli alrruuhu min amri rabbii wamaa uutiitum mina al’ilmi illaa qaliilaan.Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah, “Ruh itu termasuk urusan Tuhanku,...
Jumat, 20 Maret 2020 00:31 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, MA. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&...