FPD DPRD Gresik Minta DPUTR Blacklist Rekanan Box Culvert

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Gresik mewarning Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik. Sebab, hingga minggu pertama di bulan Desember 2019, sejumlah proyek fisik di bawah naungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis ini banyak yang belum rampung dikerjakan.

"Ini pengerjaan proyek saluran air perkotaan belum ada yang 100 persen rampung. Apa-apaan ini?, " ujar Ketua F-PD Eddy Santoso kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (4/11).

Eddy meragukan komitmen DPUTR bahwa proyek di bawah kendalinya akan rampung tepat waktu. "Saya minta komitmennya dengan DPRD Gresik dipegang. Jangan iya-iya saja, tapi gak bisa merealisasikan," tukas anggota Komisi III ini.

Eddy meminta agar DPUTR benar-benar bisa mempertanggungjawabkan kontrak kerja yang dibuat oleh masing-masing rekanan sebelum proyek dikerjakan. Langkah ini dilakukan agar DPUTR tidak gampang memberikan peluang kepada rekanan yang tak mampu mengerjakan sesuai target.

"DPUTR selaku OPD bertanggungjawab atas proyek saluran perkotaan harus tegas memberikan sanksi kepada pelaksana jika tak bisa menuntaskan pekerjaan tepat waktu," pintanya.

"Saya meminta agar pelaksana proyek di-blacklist jika tak bisa menuntaskan pekerjaan tepat waktu. Sehingga, bisa menjadi contoh rekanan lain agar tak main-main dalam melaksanakan pekerjaan proyek di Kabupaten Gresik," sambungnya.

Eddy mengingatkan, bahwa proyek pengerjaan box culvert di depan RSUD Ibnu Sina tahun lalu juga molor. Hal ini terjadi karena kurang cermatnya DPUTR maupun pelaksana dalam menjadwalkan pelaksanaan kegiatan.

Apalagi, molornya pengerjaan box culvert di depan RSUD Ibnu Sina saat itu sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Khususnya, pengguna jalan. Sebab, musim hujan sudah tiba. Sehingga, jalan menjadi becek kena limbah tanah bekas galian.

"Akibatnya, kendaraan lewat di sana kerap macet. Masak kejadian buruk itu tahun ini akan kembali terulang," pungkasnya.(hud/dur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News