Abdul Hamid, Ketua Komunitas Milenial Peduli Lingkungan Hidup (KMPL).
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Reklamasi pesisir Pantai Ria Kenjeran yang terletak di Kecamatan Bulak menjadi sorotan. Pasalnya, tanah reklamasi yang dijual ke warga itu menjadi polemik. Sebab, warga yang terlanjur membeli kapling lahan hasil reklamasi kecewa karena sertifikat tanah tidak bisa keluar. Warga mengadukan hal itu ke Komisi C DPRD Kota Surabaya.
Terkait hal itu, Komunitas Milenial Peduli Lingkungan Hidup atau KMPL berharap dewan proaktif menyikapi pengaduan warga tersebut. Mereka meminta langkah konkret dari parlemen untuk menuntaskan kasus ini.
BACA JUGA:
- 5 Rekomendasi Oleh-Oleh Legend Khas Surabaya yang Wajib Dibawa Pulang saat Mudik Lebaran
- Sering Terjadi Terjadi Gesekan, Club Phoenix Surabaya Segera Akhirnya Operasionalnya
- Identitas Korban Mutilasi Belum Terungkap, Kapolresta Sidoarjo Bilang Begini
- Kasus Tewasnya Siswi SMPN 31 di Gudang Peluru Kenjeran, Polisi Tangkap 2 Remaja
"Kami mendukung dewan dalam hal ini Komisi C proaktif menangani pengaduan warga. Kami memberi apresiasi kepada Abdul Ghoni Mukhlas Niam yang bersikap aspiratif menjawab pengaduan warga," ujar Abdul Hamid, Ketua KMPL, Selasa (26/11).
Mantan Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Surabaya ini mengapresiasi Komisi C DPRD Surabaya yang telah menggelar hearing dengan warga pemilih lahan yang merasa dirugikan pengembang.
Pihaknya berharap permasalahan ini harus diusut secara tuntas baik secara politik maupun secara hukum. Apalagi disinyalir ada dugaan pelanggaran Perda Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
"Kami mensinyalir adanya kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem sebagai dampak dari reklamasi pantai Kenjeran," imbuhnya.
Untuk itu, ia berharap dewan serius melakukan usaha penyelidikan terkait kasus reklamasi tersebut. Ia mengusulkan dewan membentuk panitia khusus (Pansus) guna secara tuntas mengurai masalah ini.
Menurut Hamid, dengan pembentukan Pansus, dewan memiliki kekuatan hukum untuk mamanggil pihak-pihak yang diduga terlibat untuk dimintai keterangan. Termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat dan pengembang besar.
"Kami mengusulkan dewan membentuk Pansus Reklamasi Pantai Kenjeran, dengan begitu pengusutannya bisa tuntas dan menjadi rekomendasi pihak-pihak terkait," pungkas aktivis muda NU ini. (mdr/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
