​Fraksi PKB Berikan Catatan Khusus Soal Nota Keuangan Bupati Bangkalan

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Fraksi PKB memberikan catatan khusus terkait penyampaian nota keuangan Bupati Bangkalan tentang Rancangan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan pada Senin (18/11) kemarin.

Ketua Fraksi PKB Mohammad Hotib menyorot turunnya Dana Perimbangan. Menurutnya, hal ini bisa memicu terjadinya defisit pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, fraksinya berharap agar pemerintah dapat mengupayakan intensitasifikasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

"Terkait belanja pemerintah perlu efisiensi dalam pengunaan anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama belanja pengawai. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangkalan menggunakan pendekatan tematik, holistik, dan integratif sehingga benar-benar program yang manfaat yang dapat dialokasi," katanya.

"OPD bukan sekedar menjalankan fungsi dan tugasnya saja, sementara hasil tidak seimbang dengan pengeluaran," kata Hotib.

Sementara dari sektor perdagangan, lanjut Hotib, bahwa pemerintah kurang tegas melaksanakan Perda No.5 Tahun 2006 terkait perlindungan pasar dan penataan pasar modern. Di mana pasar tradisional sangat semrawut dalam pengelolaannya, apalagi minimnya infrastruktur pendukung, minimnya sarana pra sarana,lahan parkir, drainase, dan lainnya.

"Deretan masalah di atas inilah yang menjadi penghambat laju perekonomian di tingkat bawah (grassroot) cendrung stagnan, sisi lain ekspansi pasar modern dibangun secara massif di daerah terpencil," papar Hotib.

Padahal menurut pandangan Fraksi PKB, yang menjadi pilar pembangunan daerah adalah pasar tradisional. Karena itu revitalisasi pasar tradisional, penyedian sarana prasarana (sarpras) yang representatif adalah modal utama tumbuh serta berkembangnnya pasar tradisonal. (uzi/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News