Karena itu, reformasi birokrasi salah satunya diarahkan untuk melakukan penataan dalam bidang ketatalaksanaan instansi pemerintahan agar lebih efektif dan efisien.
"Upaya penataan tata laksana tersebut antara lain dapat diwujudkan melalui penyusunan dan implementasi standar operasional prosedur (SOP) administrasi pemerintahan sehingga penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan lebih pasti," lanjut Teno.
Oleh karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah termasuk kecamatan dan kelurahan harus membuat atau menyusun SOP. Menurutnya, dari SOP ini, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari.
"Sekalipun terjadi penyimpangan hal tersebut lebih mudah ditemukan penyebabnya serta bisa diselesaikan dengan cara yang lebih cepat dan tepat," pungkasnya.
