Kamis, 20 Februari 2020 21:16

Aset Pemkot Surabaya Terancam Dikuasai Pihak Ketiga

Senin, 14 Oktober 2019 23:04 WIB
Editor: Ibnu Rusdi
Wartawan: Yudi Arianto
Aset Pemkot Surabaya Terancam Dikuasai Pihak Ketiga
Wali Kota Risma saat audiensi bersama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan jajarannya.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya mengembalikan aset-asetnya yang terancam dikuasai pihak ketiga. Pengembalian aset ini, gencar dilakukan sejak masa kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Bahkan, dalam upaya mengembalikan aset itu, Pemkot Surabaya meminta bantuan berbagai pihak. Mulai dari kejaksaan, kepolisian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alhasil, sejak tahun 2016-2019, satu per satu aset Pemkot Surabaya berhasil direbut. Beberapa aset yang nilainya cukup besar dan sudah berhasil kembali ke tangan pemkot adalah; Gedung Gelora Pancasila di Jalan Indra Giri, Kolam Renang Brantas di Jalan Irian Barat, Jalan Kenari, dan aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP).

Sedangkan, aset Pemkot Surabaya yang akan dibantu oleh KPK terdapat di empat lokasi. Pertama di Jalan Pemuda No. 17 Surabaya yang luasannya 3.713 meter persegi, dengan nilai Rp. 11.510.300.300. Kedua, aset tanah dan bangunan di SDN Ketabang I/288 Surabaya (hasil penggabungan SDN Ketabang I dan II) yang terletak di Jalan Ambengan 29 Surabaya, yang terdiri dari tanah seluas 2.464 meter persegi, senilai Rp. 12.320.000.000, dan bangunan senilai Rp. 852.504.500

Ketiga, aset tanah di Jalan Kusuma Bangsa No. 114 Surabaya, yang dahulu digunakan untuk Taman Remaja Surabaya, seluas 17.080 meter persegi, dengan nilai Rp. 139.116.600.000. Sedangkan keempat, aset tanah di Jalan Pasar Turi Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, seluas 27.519 meter persegi yang digunakan dalam Kerja Sama Bangun Guna Serah pembangunan Pasar Turi, dengan nilai Rp. 76.475.301.000.

Wali Kota Risma mengatakan, bahwa pihaknya akan terus gencar berupaya mengembalikan aset-aset yang terancam dikuasai pihak ketiga. Bahkan, setiap proses persidangan di pengadilan pihaknya juga membuat laporan kepada KPK. Tujuannya tak lain supaya dibantu dalam pengawasan proses jalannya sidang tersebut.

“Kita juga ada koordinasi rutin pengamanan (aset) yang berat-berat itu, seperti Jl Pemuda 17, Taman Remaja, SDN 1 Ketabang, Pasar Turi dan beberapa banyak yang lain, karena itu kita minta bantuan KPK,” kata dia seusai menggelar audiensi bersama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di ruang kerjanya, Senin (14/10).

Menurutnya, selain meminta bantuan ke KPK, pihaknya juga mengirim surat ke beberapa instansi terkait. Salah satunya adalah Komisi Yudisial. Hal ini untuk memastikan supaya proses persidangan itu bisa berjalan lancar, netral, dan tidak merugikan semua pihak. “Saya selalu buat surat ke mana-mana ketika persidangan, bukan hanya KPK untuk bantu pengawasan tadi,” jelasnya.

Kendati demikian, Wali Kota Risma berharap, dengan dilibatkannya KPK, kepolisian, kejaksaan dan Komisi Yudisial dalam upaya pengembalian aset itu, hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan. “Harapan saya ini (aset) bisa kembali, karena ini aset warga Surabaya,” imbuhnya.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, permasalahan aset yang dimiliki Pemkot Surabaya ini bermacam-macam. Karena itu pihaknya memastikan akan coba menyelesaikan dengan solusi yang terbaik untuk semua pihak. Namun, yang terpenting adalah bagaimana seluruh aset yang dimiliki Pemkot Surabaya bisa terdata dan tersertifikasi

“Jadi pembenahan aset ini misalnya semua tanah-tanah supaya dibuatkan sertifikasinya, kita juga kerja sama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional),” kata Basaria.

Ia menilai bahwa saat ini permasalahan aset yang dimiliki Pemkot Surabaya telah ditangani oleh berbagai pihak, mulai kepolisian hingga kejaksaan. Namun demikian, ia memastikan bahwa upaya pembenahan aset yang dilakukan KPK itu tidak hanya di Surabaya, tapi di seluruh pemerintah daerah.

“Kita dalam rangka pembenahan aset ini bukan hanya di sini (Surabaya) saja. Tapi di seluruh pemerintah daerah,” jelasnya.

Namun, apabila dalam proses pembenahan aset itu terjadi sengketa, pihaknya memastikan akan mencarikan solusi terbaik agar proses persidangan itu berjalan netral dan tidak merugikan kedua pihak. Bahkan, ia juga memastikan akan mengawal proses hukum tersebut, baik itu di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan BPN. "Termasuk mengawal proses hukum. Jadi tim Koordinator Supervisi (KPK) kita datang ke kejaksaan, polisi, dan pihak pertanahan BPN," pungkasnya. (ian/rus)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Rabu, 29 Januari 2020 22:31 WIB
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Mendengar kata Gunung Kelud, orang pasti membayangkan kedahsyatan letusannya. Sekali meletus, abu Gunung Kelud bisa menghentikan operasional beberapa bandara. Bahkan, bandara di Yogya pun harus berhenti beroperasi ketika Gu...
Senin, 17 Februari 2020 20:01 WIB
Oleh: M Mas’ud AdnanGus Sholah. Panggilan yang enak didengar. Sekaligus menyejukkan. Siapa pun yang pernah bertemu, berbincang – apalagi akrab. Pasti terkesan: santun, tawaddlu’, sederhana, egaliter dan moderat. Moderat sesungguhnya. Bukan ...
Kamis, 20 Februari 2020 11:01 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*81. Waqul jaa-a alhaqqu wazahaqa albaathilu inna albaathila kaana zahuuqanDan katakanlah, “Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap.” Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.TAFSIR AKTUALAyat kaji 80 ...
Rabu, 29 Januari 2020 10:58 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, MA. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&...