“Penjangkauan layanan kesehatan baik dari Pemprov maupun Pemkab dan Pemkot mungkin terbatas. Disinilah peran para kader PKK hingga dasawisma ini tetap menjadi andalan dan unggulan sebagai mitra pemerintah untuk ikut memberikan informasi penjangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan hingga ke daerah-daerah,” katanya.
Dalam mengatasi masalah katarak ini, lanjutnya, Pemprov Jatim juga menggandeng beberapa instansi terkait seperti Persatuan Dokter Mata Indonesia (PERDAMI), Komite Mata Nasional (Komatnas), serta elemen strategis lainnya. Rencananya, pada 18 Oktober mendatang akan dilakukan pelantikan Komite Mata Daerah (Komatda) Jatim sebagai perpanjangan tangan Komatnas di daerah.
“Dengan adanya Komatda di daerah maka ini menjadi sinergi yang baik untuk kita bersama-sama mengatasi masalah katarak di Jatim. Tentunya dengan berbagai upaya seperti kegiatan sosial berupa operasi katarak gratis,” katanya.
