JEMBER, BANGSAONLINE.com - Besarnya nilai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD tahun 2018 yang mencapai Rp 713 miliar, mendapat sorotan tajam dari dua fraksi di DPRD Jember.
Dari pembacaan nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) APBD 2018 yang disampaikan Bupati Jember Faida di Gedung Parlemen, Senin (8/7/2019) kemarin dinilai oleh sejumlah fraksi di DPRD Jember merupakan kegagalan pengelolaan keuangan yang kurang baik.
Seperti yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap nota pengantar LPP APBD 2018, Selasa siang (9/7/2019). Juru Bicara Fraksi Siswono menyampaikan, salah satu bukti merosotnya pengelolaan keuangan daerah itu di antaranya adalah, naiknya angka Silpa yang mencapai kisaran Rp 700 miliar lebih.
“Angka tersebut jauh melampaui angka Silpa APBD tahun sebelumnya. Mengapa? Karena banyak faktor penyebab gagalnya pengelolaan keuangan daerah, di antaranya karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlalu sering dan sebagian besar dipercayakan kepada pejabat, yang berstatus Pelaksana Tugas (Plt),” ujar Siswono saat rapat paripurna.
Akibatnya, menurut legislator dari Gerindra ini, kemenangan OPD terbatas, tidak mampu merealisasikan program kerjanya dengan baik dan sempurna, sebagaimanaa harapan masyarakat.
“Oleh sebab itu, Fraksi Partai Gerindra meminta kepada saudari Bupati dan Wakil Bupati Jember, meningkatkan kinerjanya, dengan menetapkan seluruh kepala OPD yang definitif. Agar pelayanan masyarakat, dan program-program pembangunan tidak terhambat. Seperti yang terjadi setiap tahun selama periode ini,” tegasnya.
