Rabu, 21 Agustus 2019 06:32

​Fraksi Gerindra dan PKS Kritik Pedas Besarnya Silpa APBD 2018 Pemkab Jember

Selasa, 09 Juli 2019 17:15 WIB
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Yudi Indrawan
​Fraksi Gerindra dan PKS Kritik Pedas Besarnya Silpa APBD 2018 Pemkab Jember

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Besarnya nilai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD tahun 2018 yang mencapai Rp 713 miliar, mendapat sorotan tajam dari dua fraksi di DPRD Jember.

Dari pembacaan nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) APBD 2018 yang disampaikan Bupati Jember Faida di Gedung Parlemen, Senin (8/7/2019) kemarin dinilai oleh sejumlah fraksi di DPRD Jember merupakan kegagalan pengelolaan keuangan yang kurang baik.

Seperti yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap nota pengantar LPP APBD 2018, Selasa siang (9/7/2019). Juru Bicara Fraksi Siswono menyampaikan, salah satu bukti merosotnya pengelolaan keuangan daerah itu di antaranya adalah, naiknya angka Silpa yang mencapai kisaran Rp 700 miliar lebih.

“Angka tersebut jauh melampaui angka Silpa APBD tahun sebelumnya. Mengapa? Karena banyak faktor penyebab gagalnya pengelolaan keuangan daerah, di antaranya karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlalu sering dan sebagian besar dipercayakan kepada pejabat, yang berstatus Pelaksana Tugas (Plt),” ujar Siswono saat rapat paripurna.

Akibatnya, menurut legislator dari Gerindra ini, kemenangan OPD terbatas, tidak mampu merealisasikan program kerjanya dengan baik dan sempurna, sebagaimanaa harapan masyarakat.

“Oleh sebab itu, Fraksi Partai Gerindra meminta kepada saudari Bupati dan Wakil Bupati Jember, meningkatkan kinerjanya, dengan menetapkan seluruh kepala OPD yang definitif. Agar pelayanan masyarakat, dan program-program pembangunan tidak terhambat. Seperti yang terjadi setiap tahun selama periode ini,” tegasnya.

Sementara itu terkait pengelolaan keuangan yang kurang baik, sambungnya, juga mengakibatkan merosotnya penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), terhadap pengelolaan keuangan APBD Jember 2018.

“Artinya, pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun, hingga menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jember, justru mengalami penurunan. Sehingga hal inilah, yang tidak membanggakan kita semua,” katanya.

Dari Fraksi PKS, Nur Hasan juga menyampaikan sorotannya akan pengelolaan manajemen keuangan yang kurang baik. “Kenapa WTP pada tahun 2017 menjadi WDP pada tahun 2018? Walaupun turunnya opini BPK menjadi WDP tidak ada keterkaitannya dengan perilaku koruptif, tetapi turunnya peringkat opini BPK ini mengindikasikan pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Jember kurang tertib administrasi,” tegasnya.

“Kemudian terkait besarnya Silpa, hal itu menjadi sebuah kebanggaan jika itu hasil dari efisiensi penggunaan anggaran. Tapi ini besarnya Silpa tersebut diakibatkan dari beberapa hal, diantaranya pertama, adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana di semua OPD, Kemudian adanya Dana DAK yang tidak terserap, karena ketidak siapan OPD dalam memenuhi tahapan-tahapan serapak DAK sesuai petunjuk Kementeriaan Keuangan,” katanya.

“Tidak terbayarnya pihak ketiga, sedangkan APBD kita tidak defisit, dan masih banyak lainnya,” pungkasnya. (jbr1/ yud/ian)

Bandeng Jelak Khas Kota Pasuruan yang Tinggi Protein, Yuk Makan Ikan!
Minggu, 28 April 2019 01:01 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kali ini Shania Indira Putri, Duta Gemarikan Kota Pasuruan, melihat lebih dekat bagaimana proses pemanenan ikan Bandeng Jelak khas Kota Pasuruan. Sekali panen, ikan ini air tawar ini bisa menghasilkan 600 hingga 120...
Jumat, 09 Agustus 2019 19:52 WIB
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Kediri memiliki destinasi wisata baru bernama Dewi Cemara. Obyek wisata berbasis pertanian dan peternakan di Desa Kedung Malang, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri ini telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur...
Minggu, 11 Agustus 2019 17:36 WIB
Oleh: Em Mas’ud AdnanPeta politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Surabaya kembali berubah. Awalnya ada tiga kekuatan kubu politik di internal PDIP Kota Surabaya. Kubu Wihsnu Sakti Buana (wakil wali kota Surabaya), Bambang...
Senin, 19 Agustus 2019 01:09 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag58. wa-in min qaryatin illaa nahnu muhlikuuhaa qabla yawmi alqiyaamati aw mu’adzdzibuuhaa ‘adzaaban syadiidan kaana dzaalika fii alkitaabi masthuuraanDan tidak ada suatu negeri pun (yang durhaka penduduk...
Sabtu, 17 Agustus 2019 11:29 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...