SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Lapas Kelas I Surabaya yang terletak di Porong resmi mendeklarasikan dan menandatangani pakta pembangunan Zona Intergritas (ZI) menuju WBK/WBBM, Selasa (14/5). Deklarasi itu sebagai tindak lanjut setelah Pemerintah Pusat menetapkan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) 2019 di bidang reformasi hukum, melalui ZI dan WBK/WBBM.
Deklarasi dan penandatangan pakta yang dilaksanakan di Aula Lapas Kelas I Surabaya itu dihadiri Kadiv Pemasyarakatan Pargiyono, Kepala Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jatim Agus Widiyarta dan Inspektur Wilayah VI Kemenkumham Samadan. Selain itu, ada juga kepala UPT Korwil Surabaya dan dari pihak eksternal adalah para anggota Forkopimda Sidoarjo.
BACA JUGA:
- Kanwil Kemenkumham Jatim Dukung Penerapan Keadilan Restoratif Jadi Pidana Alternatif
- Ribuan Keluarga Warga Binaan Manfaatkan Kunjungan Khusus Idul Fitri Lapas Surabaya
- Kanwil Kemenkumham Jatim Sambut Baik Monev Pelayanan Pemasyarakatan saat Ramadan
- Warga Binaan Lapas Surabaya Dilatih Budidaya Alpukat Aligator
Dalam sambutannya, Kalapas Surabaya Suharman mengungkapkan bahwa pihaknya optimis bisa meraih predikat WBK. Karena selama ini pihaknya telah berusaha melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP yang berlaku. "Semoga kami bisa mengemban amanah stranas PK 2019 dengan baik," cetusnya.
Sedangkan Pargiyono mengakui bahwa penunjukan Lapas Surabaya ini mendadak sehingga akan sangat berat. Untuk itu, menurutnya, seluruh pegawai, WBP dan stakeholder terkait harus terlibat dalam pembangunan ZI. "Seluruh stakeholder harus memiliki komitmen yang sama, yaitu bebas dari korupsi," terangnya.
Sementara itu, Kepala ORI Perwakilan Jatim Agus Widiyarta mengungkapkan bahwa membangun ZI Menuju WBK/ WBBM tidak mudah, tapi pasti bisa dicapai. Menurutnya, ada 2 hal yang harus dicapai. Pertama adalah dokumen dan pembangunan fisik yang menurutnya relatif mudah dipenuhi. "Yang paling sulit mungkin adalah kita terbebas dari perilaku koruptif," terangnya.
Menurut Agus, yang paling sulit diubah adalah 'kebiasaan' menerima gratifikasi. Fenomena ini terjadi mayoritas di instansi pelayanan publik. Karena petugas penyelenggara pelayanan publik pasti berhadapan dengan godaan dari pengguna layanan untuk mendapatkan pelayanan yang istimewa dan melanggar SOP. "Saya yakin Lapas Surabaya mampu untuk meraih predikat ini, kami siap mendukung," pungkasnya. (cat/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
