​Gubernur Khofifah: Koneksitas dan Integrasi Data di Era 4.0 Jadi Hal Penting

​Gubernur Khofifah: Koneksitas dan Integrasi Data di Era 4.0 Jadi Hal Penting Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah di Gedung Negara Grahadi Surabaya. foto: ist

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Koneksitas dan integrasi data di era revolusi industri 4.0 yang diimplementasikan berupa big data menjadi suatu hal yang sangat penting. Dan jika pusat data dan informasi tersebut sudah tersinkronkan, maka proses akuntabilitas dari seluruh penyelenggara negara dapat berjalan dengan baik.

“Ketika kita berbicara 4.0 maka di situ mestinya sudah one single submission dan big data. Tidak akan terwujud big data tanpa ada koneksitas antara lini-lini yang menjadi kepentingan bersatunya pusat data dan informasi,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (23/4).

Untuk itu, rakor yang diselenggarakan tersebut tidak sekadar membangun koneksitas antar OPD di lingkup Pemprov Jatim saja. Tetapi juga menjadi koneksitas antara OPD Pemprov Jatim dengan kabupaten/kota.

“Saya ingin menjadikan rakor ini sebagai pintu masuk optimalisasi pendapatan daerah. Apakah kita terkendala oleh sistem, apakah kita terkendala oleh IT, apakah kita terkendala oleh SDM. Dan rakor ini akan mengurai semuanya,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Ia berharap, kehadiran Pimpinan KPK RI di acara tersebut akan membuka ruang koneksitas yang tidak mudah terbangun. Termasuk sumbatan yang terjadi karena ego sektoral baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Mohon nanti kami mendapatkan pendampingan terutama koneksitas di antara pemerintahan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Koneksitas ini menjadi penting untuk mewujudkan one single submission bisa menjadi pintu masuk dari transparansi yang bisa kita lakukan,” tutur gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Lebih lanjut disampaikannya, sumbatan ego sektoral yang masih muncul akan dibuka melalui rapat koordinasi, yakni lewat penandatanganan komitmen seluruh bupati, walikota dan BPD, serta Gubernur Jatim dengan menyiapkan format online single submission dan cashless.

Sehingga Pemprov Jatim mengapresiasi KPK RI dalam membantu membuka kanal-kanal yang bisa menyambungkan atau membantu koneksitas diantara seluruh layanan-layanan optimalisasi pendapatan, transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Termasuk menjembatani program smart yang dikembangkan masing-masing daerah dalam membangun berbagai inovasi.

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO