Ketua GMNI Jatim, Nabrisi Rohid.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Demi mencegah praktek money politics atau politik uang, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur menerjunkan sebanyak 21 ribu lebih relawan pemantau pemilu yang terdiri dari unsur mahasiswa dan alumni.
Puluhan ribu relawan pemantau dikerahkan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan proses pelaksanaan pemilu 2019. Mengingat, telah terjadi sejumlah kasus money politik di beberapa daerah di Jatim, seperti Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, dan Lamongan.
BACA JUGA:
- Pascakebakaran Tempat Penimbunan BBM Ilegal di Tuban, APH Diminta Usut Mafia Solar
- Rapimda GMNI Jatim, DPC GMNI Tuban Harap Ada Evaluasi ke Depan
- Momen Ramadhan dan Dies Natalis ke-69, GMNI Unang Tuban Bagikan Puluhan Paket Sembako
- Resmi Dilantik, DPC PA GMNI Tuban Diminta Berkontribusi Terhadap Pembangunan di Desa
Ketua Lembaga Pemantau GMNI Jatim, Nabrisi Rohid menegaskan pihaknya siap berperan aktif dalam memantau setiap tahapan pemilu mulai sebelum pemungutan hingga perhitungan surat suara, baik di tataran provinsi dan kabupaten/kota.
"Sebelum pemungutan (suara, red) itulah waktu yang paling rawan terjadi politik uang. Untuk itu para pemantau harus lebih jeli melihat setiap gerak-gerik warga yang berpotensi melakukan hal itu. Bila menemukan praktik politik uang, pemantau jangan segan-segan melaporkan kepada pengawas TPS setempat," ujar Naha saat berada di Tuban, Selasa (16/4).
Ia mengimbau, kepada masyarakat agar lebih sadar akan bahayanya money politik atau politik uang tersebut. "Pilihlah pemimpin dan wakil rakyat sesuai dengan hati nurani masing-masing. Jangan sampai kedaulatan berpolitik kita bisa dibeli dengan uang," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menambah berdasarkan hasil identifikasi Bawaslu Jatim, ada ratusan TPS yang ditengarai rawan terjadinya pelanggaran pemilu. Untuk itu, GMNI Jatim mengintruksikan kepada anggotanya untuk lebih intensif melakukan pemantauan di wilayah merah tersebut.
"Bawaslu Jatim menemukan 691 TPS terjadi praktik pemberiaan uang/barang pada masa kampanye, sehingga pantauan lebih intensif dilakukan pada daerah rawan dan berpotensi besar terjadinya pelanggaran pemilu," imbuhnya.
Senada disampaikan Koordinator Divisi Pemantauan, M. Ageng Dendi Setiawan. Ia berharap, para pemantau yang berada di daerah mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga kecurangan-kecurangan pemilu mampu diminimalisir.
"Seluruh kader pemantau GMNI harus benar-benar memastikan pemilu berjalan adil dan tidak ada kecurangan mulai dari TPS hingga di tingkatan KPU kab/kota," tutupnya. (wan/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
