Rudi Hartono, Caleg PKB.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus gencar sosialisasikan Program Wajib Madin atau lebih dikenal Wak Muqidin (Wayahe Kumpul Mbangun TPQ dan Madin).
Program mendapat apresiasi dari Caleg PKB Dapil 5 Rudi Hartono. Namun dia mengingatkan kalau pemerintah mewajibkan Madin, maka secara langsung pemerintah juga harus siap menyejahterakan TPQ dan Madin itu.
BACA JUGA:
- Penyusunan Raperda Tempat Hiburan Harus Libatkan Banyak Pihak
- Kepuasan Masyarakat pada RSUD Bangil Turun, ini Saran Ketua Komisi IV
- Wadul LSM, Pengusaha Warkop dan Karaoke Desak Pemkab Pasuruan Bentuk Perda Tempat Hiburan
- Perda RTRW Kabupaten Pasuruan Dinilai Lemah, Tak Ada Instrumen Sanksi Bagi Pelanggar
"Mewajibkan masyarakat tentunya pemerintah harus siap fasilitasi kesejahteraan warganya," tutur aktivis kemasyarakatan tersebut kepada BANGSAONLINE.com di kediamannya Tejowangi, Purwodadi, Pasuruan, Rabu (10/4).
"Saya nyuruh orang pergi ke Jakarta, tentunya segala kebutuhan sepenuhnya itu tanggung jawab saya," sambung Rudi mencontohkan.
"Jadi kalau sudah kesejahteraan TPQ dan Madin itu telah terpenuhi, maka tidak ada istilah sumbangan bulanan, iuran beli asbes, sumbangan acara wisuda dan lainnya. Terlepas dari iuran, gaji gurunya juga diperhatikan. Fakta di lapangan, gaji guru TPQ itu kadang per bulan Rp 100 ribu, ada yang Rp 50 ribu bahkan ada yang lillahi ta'ala," kata Rudi sambil tertawa.
Rudi berharap kepada pemerintah, supaya bisa menyeimbangkan keadaan dalam menentukan program. (afa/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
