Anas Muslimin saat memberikan pemaparan.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Bawaslu Kota Pasuruan melakukan survei sampling guna mengetahui kepedulian masyarakat kepada Pemilu. Survei itu dilakukan di 4 kecamatan yang ada di wilayah Kota Pasuruan, dengan responden berjumlah 205 orang. Terbagi dengan kriteria umur 17-41 tahun, mayoritas pendidikan SLTA sebanyak 107 orang, sarjana 36 orang, dan selebihnya responden tak bersekolah.
Menurut anggota Bawaslu Titin Yuninarwati, survei ini dilakukan oleh anggota Pengawas Pemilu Kelurahan (PPL), sehingga terkesan masyarakat tidak bicara apa adanya. ”Soal pemilu sudah paham,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Anas Muslimin mengatakan, survei dilakukan guna melihat adanya kondisi money politics yang terjadi pada saat jelang pencoblosan.
“Dengan survei ini, akan bisa dibaca permasalahan yang ada di masyarakat,” ujarnya, saat acara Bawaslu MoU Pengawasan Partisipatif bersama media di Hotel Darussalam di Kota Pasuruan, Selasa (2/4).
Hasil survei disimpulkan, bahwa responden mengakui sosialisasi Pemilu 2019 oleh KPU masih kurang. Mayoritas responden hanya tahu soal Pemilu dari media TV dan media sosial (medsos).
“Dengan hasil survei identifikasi ini, Bawaslu Kota Pasuruan akan lakukan kajian dengan lebih intens,” tegas Anas.
Ada beberapa poin yang dihasilkan dari survei ini, di antaranya minimnya calon pemilih yang mengharapkan uang maupun barang dari para caleg maupun tim suksesnya.
”70% atau sebanyak 155 orang responden mengaku belum menerima uang maupun barang dari para calon Presiden, caleg maupun DPD RI,” kata Titin selaku Komisioner Bawaslu Kota Pasuruan.
Selain itu, para responden menurut Bawaslu lebih memilih untuk tidak melaporkan jika menemui money politics yang merupakan salah satu pelanggaran dalam pemilu.
”39% responden memilih untuk tidak melaporkan karena takut ada intimidasi,” ungkap Titin. (afa/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
