Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur menggelar silaturahmi dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Forkopimda Provinsi Jawa Timur, sekaligus mengadakan sosialisasi terkait PP 11 tahun 2019 di Hotel Utami, Sidoarjo. Foto: DIDI ROSADI/BANGSAONLINE
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur menggelar silaturahmi dengan Forkopimda Provinsi Jawa Timur, sekaligus mengadakan sosialisasi terkait PP 11 tahun 2019 di Hotel Utami, Sidoarjo, Jumat (29/3). Di samping itu juga dalam rangka menyukseskan Pemilu 2019.
Sosialisasi PP Nomor 11 tahun 2019 ini juga dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ia mengajak perangkat desa dan masyarakat dapat berperan sekaligus menjadi ujung tombak guna menghadapi pemilihan umum Tahun 2019. Sebab, perangkat desa juga sangat menentukan bagi kesuksesan mulai dari tahapan hingga pelaksnaan pemilu pada 17 April 2019.
BACA JUGA:
- Jenazah Kiai Roziqi Disalatkan di Masjid Akbar, Khofifah 3 Kali Minta Kesaksian Jemaah
- Masjid Tertua di China Tak Ditempati Salat, Kenapa? Laporan M Mas'ud Adnan dari Tiongkok (3)
- CEO BANGSAONLINE Dicegat Pramugari dan Petugas Imigrasi di Bandara Fuzhou, Laporan dari Tiongkok
- Sempatkan Beli Takjil pada Penjual Makanan Sepi Pembeli, Taushiah Kiai Afif ini Direspon Khofifah
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini mengatakan, dalam menghadapi tahun politik di Indonesia perangkat desa hendaknya harus segera mengkoordinasikan tugas, pokok dan fungsinya bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Satlinmas. Agar setiap proses tahapan yang akan dilalui berjalan dengan baik dan lancar.
Khofifah menegaskan, dibutuhkan sinergitas antara perangkat desa bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Linmas sebagai ujung tombak dari pelaksanaan Pemilu mendatang harus dipersiapkan jauh hari sebelumnya.
"Saya minta perangkat desa segera berkoordinasi dengan satlinmas, bhabinkambtibmas, dan babinsa yang ada di lini desa dalam memandu masing-masing lini," ungkapnya. Langkah koordinasi tersebut akan membuat masyarakat menjadi tenang.
Khofifah yakin, bahwa pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota terus melakukan komunikasi secara intensif. Maka, PPDI menjadi bagian penting untuk melakukan koordinasi yang sama dengan lini terbawah.
Pihaknya memprediksi jika tingkat partisipasi masyarakat atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) peserta pemilu tinggi, beban dari KPU akan juga meningkat. Maka, semua pihak mulai dari lini tertinggi dan terbawah memiliki kewajiban menjaga agar pesta demokrasi di Indonesia terkawal dengan dinamis dan kondusif.
