Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menandatangani komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi di Jatim bersama KPK RI. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata, Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar dan seluruh kepala daerah se Jatim. foto: ist
"Kami sepakat akan melakukan audit CETTAR (Cepat, Efektif dan Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif) di setiap OPD, sehingga tidak saja cepatnya pelayanan yang dilakukan tapi juga harus CETTAR dan respon yang dilakukan bisa maksimal,” katanya.
Ia juga meminta kepada bupati/wali kota sebagai top manajemen di daerah untuk memberikan dorongan, fasilitas, dan anggaran yang penuh terhadap pelaksanaan kegiatan rencana aksi pencegahan korupsi ini sesuai 13 komitmen yang ditandatangani pada acara ini.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan penandatanganan komitmen ini dilakukan karena KPK merasa prihatin ketika melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau penindakan kepala daerah. Kasus OTT ini menurutnya bukan sebuah prestasi namun tragedi terhadap masyarakat yang susah payah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah namun di tengah jalan kepala daerahnya terkena OTT.
Menurutnya, sebagian besar kasus korupsi atau 80 persennya terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. Walaupun sebagian besar sudah melalui e-procurement, tapi kolusi masih bisa terjadi.
Selain itu, Penguatan APIP di banyak daerah menurutnya belum diberdayakan secara optimal, hanya sebatas keberadaanya saja namun kapasitas maupun jumlah auditornya tidak seimbang dengan beban tugas. Kepala daerah juga sering intervensi terhadap APIP dalam melakukan audit.
“Kami ingin perekrutan inspektur harus dilakukan dengan fit n proper test, sehingga inspektorat menjadi lembaga yang independen mengawal bapak ibu sampai akhir jabatan. Bila APIP dimaksimalkan maka potensi terjadinya korupsi bisa dikurangi secara maksimal,” katanya. (mdr/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
