Pakde Karwo beserta istri, anak dan menantu saat launching buku "Berkaca dari kegagalan Liberalisasi Ekonomi" di Hotel Sheraton Surabaya.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo melaunching buku “Berkaca dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi” Memperkuat Komitmen Membangun Pertumbuhan Inklusif berbasis UMKM di Ballroom Hotel Sheraton Surabaya, Minggu (21/10) pagi.
Dalam sambutannya, pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo ini mengatakan bahwa buku ini lahir dari pemikirannya tentang pengaruh globalisasi atau pasar bebas yang memunculkan liberalisasi ekonomi. Liberalisasi tersebut membawa dampak negatif, yakni mengutamakan efisiensi di atas segala-galanya demi memenangkan dan memperluas pasar.
“Namun akhirnya, konsep efisiensi itu gagal karena disparitas semakin meningkat, karena yang kecil semakin lemah dan yang besar semakin kuat. Belajar dari itu, maka negara harus hadir untuk membuat regulasi yang mengatur dan memfasilitasi baik kepada kelompok yang lemah, seperti UMKM, maupun perusahaan yang besar," katanya.
Ditambahkannya, kelompok yang lemah harus mendapat fasilitas yang lebih dibandingkan perusahaan besar. Contohnya, suku bunga perbankan yang diterapkan bagi sektor UMKM harus lebih kecil daripada suku bunga untuk perusahaan besar. Kemudian UMKM juga harus difasilitasi agar mereka bisa bersaing, dan memiliki jaringan penjualan.
“Pada umumnya, UMKM diberikan suku bunga 18 %, sedangkan perusahaan besar hanya 14 %. Karena itu, kami melakukan fiscal engineering melalui loan agreement Bank Jatim sebagai stimulus untuk UMKM Jatim, sehingga suku bunga untuk UMKM hanya sebesar 6 % saja," tambahnya.
Selain itu, gubernur kelahiran Madiun ini juga mendirikan 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di 26 provinsi, dan 7 KPD di 7 negara, untuk jaringan pasar UMKM. Hasilnya, sektor UMKM kian tumbuh subur dari tahun ke tahun, dan mampu menjadi motor penggerak perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pada 2012, UMKM di Jatim jumlahnya mencapai 6,8 juta, lalu pada 2016 jumlah UMKM Jatim meningkat menjadi 12,1 juta. Bahkan pada PDRB Jatim tahun lalu yang totalnya mencapai Rp. 2.019 triliun, UMKM berkontribusi sebanyak 1.161 triliun atau 57,52 % nya, dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 94,7 %,” ujarnya.
Suami Dra. Hj. Nina Kirana Soekarwo, M.Si ini melanjutkan, untuk perusahaan besar, pemerintah juga memberikan government guarantee berupa kemudahan perijinan, percepatan pengadaan lahan, jaminan ketersediaan pasokan energi/listrik, dan iklim perburuhan yang demokratis.
“Hasilnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur inklusif, dimana ekonominya tumbuh, namun disisi lain tingkat kemiskinan dan angka disparitasnya menurun," jelasnya.
