Gubernur Jatim menerima penghargaan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan thn 2017 dengam capaian opini WTP.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menerima piagam penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas perolehan capaian standar tertinggi atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 dari Menteri Keuangan RI.
Penghargaan ini diserahkan oleh Direktur Pelaksana Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, R. Wiwin Istanti pada acara Penyerahan Piagam Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia terhadap LPKD Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim Tahun Anggaran 2017 yang bertempat di Ruang Hayam Wuruk lt.8 Kantor Gubernur Jatim, Jum’at (28/9). Tahun ini sendiri merupakan ketujuh kalinya Pemprov Jatim memperoleh opini WTP dari BPK RI.
BACA JUGA:
- Hadiri Rakornas PB 2024, Adhy Karyono: Indeks Risiko Bencana di Jawa Timur Terus Turun
- Maksimalkan Pelayanan, Pj Gubernur Jatim Resmikan Layanan Hematologi Onkologi Anak RSUD dr Soetomo
- Buka LKS SMK XXXIII Jatim 2024, Adhy Karyono Optimis Jadi Modal Strategis Pertahankan Juara
- Soal LKPJ 2023, Pj Gubernur Jatim Tegaskan Hal ini
Selain Provinsi Jatim, penghargaan serupa juga diberikan kepada 36 kabupaten/kota se-Jatim yang terdiri dari 27 kabupaten dan 9 kota. Diantaranya Kab. Trenggalek, Kab. Pacitan, Kab. Sidoarjo, Kab. Malang, Kab. Madiun, Kab. Banyuwangi, Kab. Gresik, Kab. Sumenep, dan Kab. Blitar. Juga, Kota Batu, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan dan Kota Mojokerto. Penghargaan untuk pemkab/kota ini diserahkan oleh Gubernur Jatim sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Jatim yang akrab disapa Pakde Karwo ini mengatakan, selama ini yang menjadi kendala serius adalah kurangnya SDM yang memahami soal keuangan atau akuntansi. Untuk itu, Pemprov Jatim bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia dan UGM, membuat pelatihan pengelolaan keuangan daerah di UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD).
Menurut Pakde Karwo, UPT LPKD ini menjadi tempat pembelajaran keuangan dan akuntasi bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak hanya berasal dari Jatim tapi seluruh Indonesia. Melalui LPKD ini, diharapkan para SDM pengelola keuangan dapat memahami seluk beluk keuangan mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban.
“Ini satu-satunya di Indonesia. Menariknya, disini Sarjana Hukum atau Sospol bisa punya sertifikat akuntansi. Jadi Bupati/Walikota bisa menyekolahkan pegawainya disini, apalagi sekarang keuangan sudah berbasis akrual,” kata orang nomor satu di Jatim ini.
Selain membentuk LPKD, Pemprov Jatim juga membentuk Tim Unit Reaksi Cepat (URC) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov. Jatim yang berkolaborasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim. Tim ini bertugas mendampingi kab/kota yang belum meraih WTP untuk meningkatkan laporan LKPD nya. Juga, bertugas mendampingi kab/kota yang telah meraih WTP untuk tetap mempertahankan gelar ini.
“Targetnya tahun depan seluruh kab/kota di Jatim meraih opini WTP,” katanya.
Pakde Karwo juga mengusulkan kepada para sekda kab/kota untuk mengontrol dengan baik soal pelaporan keuangan. Apalagi pemerintahan yang baik dilihat dari pelaporannya. Untuk itu, sekda dan BPKAD benar-benar harus memahami soal pelaporan berbasis akrual.
