KOTA BLITAR, BANGSAONLINE.com - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ngotot akan memberikan bantuan hukum kepada Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar.
Orang nomor satu di Kota Blitar itu saat ini tengah menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat diduga menerima suap dari kontraktor Susilo Prabowo alias Mbun terkait proyek pembangunan SMPN 3 Kota Blitar.
BACA JUGA:
- PDIP Jombang Buka Pendaftaran Peserta Cabup dan Cawabup Pilkada 2024
- Nila, Caleg Terpilih DPR RI dari PDIP Bantu 2 Nenek Korban Kebakaran
- DPC PDIP Kabupaten Kediri Bagikan Bingkisan ke Pengurus PAC dan Ranting
- Usung Gus Yani-Bu Min Lagi di Pilkada Gresik 2024, PDIP Jajaki Koalisi dengan PPP dan Demokrat
Hal itu ditegaskan Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat mendampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam peringatan Haul Bung Karno di Blitar, Rabu (20/6/2018).
Menurut Hasto, penetapan tersangka kepada Samanhudi Anwar diyakini syarat agenda politik. Dugaan itu semakin kuat setelah pihaknya bertemu dengan sejumlah tokoh dan masyarakat Kota Blitar.
"Kami bertemu masyarakat Kota Blitar. Setelah pertemuan itu kami meyakini tidak menutup kemungkinan penetapan Wali Kota Blitar sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan agenda politik tertentu," tegas Hasto.
Hasto juga menegaskan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar tidak tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hal inilah yang kemudian dianggap janggal oleh PDIP sehingga kekeh memberikan bantuan hukum kepada Samanhudi Anwar.
"Ini bukan OTT, jadi kami tetap akan berikan bantuan hukum," tegasnya. (ina/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
