SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Sejumlah Massa yang tergabung dalam Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Sampang, Rabu (25/4), mendatangi kantor dewan. Mereka menuntut DPRD dan Pemkab Sampang agar tidak menggelar kegiatan proyek APBD 2018 yang ditengarai sarat kepentingan politik.
Aksi yang dimulai dari depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang ini meminta ketua DPRD mempertegas pernyataan sikap terkait proyek Tahun Anggaran (TA) 2018.
BACA JUGA:
- Respons Dinkes Sampang soal Dugaan Pemotongan Jaspel dan Mamin Pasien di Puskesmas Batulenger
- Viral Pertunangan Balita di Sampang, BKKBN Jatim Turun Tangan, Berikut Kisah Sebenarnya
- Ajang Silaturrahmi Pj Bupati Sampang dengan Jurnalis Dikemas Buka Puasa Bersama
- Pemkab Sampang Meriahkan Malam Idulfitri 2024 dengan Parade Takbir Keliling
"Kami minta ketua dewan untuk tegas, agar proyek dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesional. Jangan sampai proyek dimanfaatkan oleh oknum pejabat dan politik," ucap Fathorrahman Ketus LSM Gajah Mada.
Puas berorasi di depan gedung dewan, peserta aksi kemudian menuju gedung Pemkab Sampang berjalan kaki dengan pengawalan aparat dari Polres Sampang.
Di depan Pemkab Sampang saat aksi berlangsung, sempat terjadi aksi dorong mendoring antara pendemo dan aparat. Untungnya kedua belah pihak tidak terprovokasi.
Ketua FGD Azis selaku Korlap aksi kemudian meminta Pj. Bupati Sampang Jonathan keluar menemui pendemo. Setelah negosiasi, akhirnya Pj. Bupati Sampang menemui massa di luar gedung Pemkab.
"Aksi ini sebagai bentuk kepedulian kami sebagai masyarakat sampang, tidak ada unsur lain, kami hanya ingin sampang ini kondusif, sehingga kami meminta kepada bupati agar proyek anggaran 2018 ini dikerjakan setelah pemilihan kepala daerah selesai," tegas Azis.
Sementara itu, Pj, Bupati Sampang Jhonatan Judianto menyatakan bahwa pihaknya masih belum menyentuh seputar kegiatan proyek tersebut, namun ia berjanji akan mengawal secara pasti kegiatan-kegiatan proyek pada anggaran 2018.
Di akhir demo, Pj. Bupati dipaksa untuk menandatangani kesepakatan yang diajukan oleh Forum LSM Sampang. Kesepakatan di antaranya berisi penolakan politisasi APBD, mendorong legislatif untuk memaksimalkan fungsi kontrolnya, dan pengawasan kegiatan PABD 2018 bersama TP4D. (hri/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
