​Marwah dan Netralitas NU Mesti Dijaga dengan Istiqomah

​Marwah dan Netralitas NU Mesti Dijaga dengan Istiqomah Rapat internal di Kantor PWNU Jatim, Selasa (13/3) malam.

MALANG, BANGSAONLINE.com - Dukungan Muslimat NU Kota Malang di ajang Pilwali Kota Malang dan Pilgub Jatim 2018 beberapa hari lalu disoal. Apalagi diperkuat lagi dengan satu rilis resmi di tim media paslon MeNaWan (Nanda-Wanedi), Minggu (13/3), lalu.

Hal ini memantik reaksi pengurus PWNU Jatim. PWNU Jatim dan Muslimat NU Jatim langsung bereaksi menggelar rapat internal di Kantor PWNU Jatim, Selasa (13/3) malam.

Reaksi tersebut disebabkan Ketua Muslimat NU Kota Malang Nyai Hj Mutammimah Hasyim Muzadi, mengatakan jika Ansor, Fatayat, dan juga Muslimat sudah komitmen dukung pasangan MeNaWan untuk Pilwali dan Khofifah untuk Pilgub Jatim.

Akibat pernyataan itu, KH. Ali Masyhuri, Rais Syuriah PWNU Jatim langsung angkat bicara dan melakukan klarifikasi plus pengarahan atas tindakan Muslimat NU menggunakan surat organisasi yang bertujuan mendukung paslon Pilgub Jatim nomor 1.

"NU dan Banomnya mempunyai garis intruksi dan koordinasi, terlebih dalam menentukan sikap politik. NU pun mesti bersikap netral dalam tiap momen pemilu. Adapun dukungan itu sifatnya adalah individu atau pribadi. Dan NU mempersilakan kepada kadernya memilih dan mendukung sesuai hati nuraninya," tegasnya.

Nyai. Hj, Masrurah seorang pengurus Muslimat Jatim secara terus terang mengaku khilaf di hadapan para kiai dan siap menerima sanksi. "Saya siap menjalankan arahan maupun instruksi PWNU Jatim," tuturnya.

Lain halnya dengan Muslimat NU Kota Malang. Nyai Hj Mutammimah Hasyim menyangkal omongannya sendiri, yakni enggan mengomentari soal pilwali. ''Namun terkait pilgub, itu terjadi di Kabupaten Malang bukan di Kota Malang," singkat Nyai Hj Mutammimah.

Ketua PCNU Kota Malang KH. Isroqun Najah menegaskan jika secara kelembagaan NU mesti netral pada tiap pemilu. Adapun adanya dukungan itu mesti bersifat pribadi. "NU jangan ditarik ke politik praktis. NU sejak dulu sudah khitah tahun 1926. "Kalau sifatnya pribadi, terserah mau dukung siapa itu haknya," tegasnya. (iwa/thu/rd)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO