Bawaslu Jatim menginisiasi Deklarasi Majapahit yang menolak politik uang dan SARA. Foto : DIDI R/ BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur menginisiasi “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang Berintegritas” di Hotel Majapahit, Jalan Tunjungan Surabaya, Rabu (14/2).
Ketua Bawaslu Jatim, Moh. Amin, M.Pdi mengatakan, konsep pengawasan saat ini mengedepankan pencegahan, sehingga dalam setiap proses tahapan pemilu, Bawaslu akan mengirim surat kepada setiap tim paslon. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bawaslu, lanjutnya, terus melakukan pengawasan dan pencegahan termasuk dibantu Kanwil Kemenag Jatim untuk menjaga agar tempat ibadah tidak digunakan sebagai tempat kampanye.
“Mari kita kita ciptakan pilkada yang keren tanpa politik uang dan politisasi SARA,” katanya sembari berharap pilkada Jatim menjadi trending topic di media sosial tentang keguyuban dan kerukunan.
Deklarasi ini dilakukan dengan melakukan cap lima jari dan penandatanganan naskah yang dilakukan oleh Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 nomor urut satu yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, serta paslon nomor urut dua yakni Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Cap dan tandatangan juga dilakukan oleh tim kampanye setiap paslon, partai pengusung, dan Forkopimda Jatim.
Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Jatim, Ketua KPU Jatim, Ketua DPRD Prov. Jatim, Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya serta perwakilan BEM dari beberapa universitas di Jatim.
