PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Kantor Dinas Pendidikan Pamekasan di jalan Dirgahayu Nyalabuh Laok Pamekasan, diluruk puluhan gabungan aktivis Formaasi, Kapak, dan BMM, Kamis (9/2). Para aktivis menggelar aksi terkait seringnya dinas tersebut bersinggungan dengan kasus dugaan korupsi.
Berdasarkan hasil pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), pihak dinas pendidikan Pamekasan dinilai tidak pernah terbuka soal anggaran dan peningkatan mutu pendidikan.
BACA JUGA:
- Lantik 176 Kepsek SD dan SMP, Bupati Pamekasan Minta untuk Tidak Bermain-main dengan Pendidikan
- JCP Gaungkan Lagi Gerakan Literasi Digital Goes to School di SMP dan SMA Sabilul Ihsan Pamekasan
- Songsong Pamekasan Kabupaten Literasi 2022, Bupati Baddrut Tamam Luncurkan Program Sagu-Saku
- Kabar Gembira bagi Para Penjaga Sekolah, Pemkab Pamekasan Akan Berikan Gaji Bulanan
"Kita prihatin dinas pendidikan kabupaten Pamekasan sering bersinggungan dengan dugaan kasus korupsi. Bahkan Disdik ini sering kali jadi langganan audit Badan Pemeriksa Keuangan," koar Iklal dari kelompok Foormasi dalam aksi tersebut.
Para aktivis tersebut juga melayangkan enam tuntutan kepada pihak Disdik di antaranya, Kadisdik harus menjelaskan regulasi kelanjutan pembangunan gedung Dinas Pendidikan yang sampai saat ini belum selesai.
Kemudian, menunjukkan bukti pembayaran denda dari PT Rimba Raya selaku kontraktor, menunjukkan juklak dan juknis pengadaan ruang kelas digital untuk SMP, menjelaskan LPJ Bosda, menunjukkan juknis pencairan Bosda dari Provinsi maupun Pusat dan menunjjukan bukti pembelian buku K13.
Sedangkan Kadisdik Pamekasan Moh Tarsun yang menemui para pendemo, tidak mau menjawab tuntutan tersebut secara keseluruhan. Dirinya beralasan ada sebagian tuntutan massa yang menjadi wewenang Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan.
Tarsun hanya menjawab permasalahan belum selesainya masalah pembangunan gedung disdik saja. "Pembangunan gedung yang sampai sekarang belum selesai, karena memang masih dalam tahap pembangunan," kilahnya.
Menurutnya untuk pembangunan gedung yang mengalami keterlambatan pihak kontraktor sudah membayar denda. "InsyaAllah, gedung baru disdik direncanakan selesai tahun ini," paparnya.
Dengan rasa kecewa, aksi gabungan tersebut akhirnya membubarkan diri dengan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian setempat. Namun mereka berjanji akan terus memantau permasalahan kantor Disdik tersebut. (err/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News