Pakde Karwo saat menerima Piala Penghargaan Dana Rakca dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Presiden Bogor.
BOGOR, BANGSAONLINE.com - Pemprov Jatim kembali mengukir prestasi di masa kepemimpinan Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo. Kali ini, Pemprov meraih penghargaan Dana Rakca dari Menteri Keuangan RI. Penghargaan diserahkan oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo kepada Pakde Karwo di Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (6/12).
Bukan hanya tingkat provinsi, Jawa Timur juga mendominasi penghargaan untuk tingkat kabupaten/kota. Untuk tingkat kabupaten diraih Kab. Banyuwangi dan Mojokerto. Sedangkan untuk kota diraih Kota Surabaya dan Kota Batu, dengan nama penghargaan dari Menteri Keuangan, yaitu Dhanapala.
BACA JUGA:
- Pesan Pj Gubernur Jatim saat Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Rumah Peribadatan
- Adhy Karyono Apresiasi Peran PKK Turunkan Prevalensi Stunting di Jawa Timur
- KPK Tetapkan Gus Muhdlor Jadi Tersangka, Pj Gubernur Jatim Hormati Proses Hukum
- Khofifah Beberkan Langkah Jitu agar Calon Dokter Spesialis Terhindar dari Depresi
Penerimaan penghargaan oleh Pemprov Jatim tersebut karena Pemprov dinilai memenuhi berbagai kriteria utama penerima Dana Rakca Award, diantaranya pemerintah daerah telah mendapatkan opini WTP atau WDP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan bisa menetapkan Perda APBD tepat waktu.
Hasil dan dan capaian tersebut juga menjadi dasar penghitungan Dana Insentif Daerah (DID) 2017 yang didasarkan pada kinerja keuangan daerah, melalui pendekatan yang mengedepankan tiga indikator, yaitu kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, layanan dasar publik dan ekonomi serta kesejahteraan.
Bagi daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK atas LKPD dan penetapan Perda APBD bisa tepat waktu, Pemerintah juga memberikan alokasi DID minimum sebesar Rp7,5 miliar per daerah.
Apresiasi Daerah Berkinerja Baik
Anugerah “Dana Rakca” Tahun 2017 diberikan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan layanan dasar publik dan perekonomian daerah.
