​Kiai Kampung Minta Khofifah Mundur dari Kabinet

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Meski pendaftaran kontestan pilgub Jawa Timur baru dimulai pada Januari 2018, sejumlah kandidat sudah bisa dipastikan maju dalam suksesi kepemimpinan di Jawa Timur tersebut. Mereka di antaranya Wakil Gubernur Saifullah Yusuf yang berpasangan dengan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Selain itu, Khofifah Indar Parawansa yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial juga dipastikan maju sebagai kandidat Cagub.

Keikutsertaan Khofifah dalam pilgub Jatim 2018 mendapat sorotan dari Forum Komunikasi Kiai Kampung se-Jawa Timur (FK3JT). Elemen pendukung Gus Ipul-Anas ini menilai Khofifah mutlak harus mundur dari kabinet kerja karena statusnya sebagai Menteri Sosial akan menyebabkan konflik kepentingan. 

"Bu Khofifah mutlak harus mundur sebagai Menteri Sosial karena beliau kalau datang ke Jatim selalu memberikan bantuan. Agar lebih fair sebaiknya beliau mundur dari kabinet dan konsentrasi maju sebagai cagub. Apalagi kalau nantinya sudah resmi mendaftar sebagai cagub," tegas Koordinator FK3JT, KH. Fakhrur Rozi, Senin (23/10).

Pengasuh Pondok Pesantren Canga'an Bangil, Pasuruan yang akrab disapa Gus Fakhrur ini juga meminta Khofifah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Muslimat NU. Alasannya, hal itu diatur dalam AD/ART PBNU maupun PWNU. Pihaknya mengimbau Khofifah ‎segera meletakkan jabatannya sebagai orang nomor satu di Muslimat NU. Apalagi peringatan tersebut juga sudah disampaikan oleh Ketua PWNU Jatim, KH. Hasan Mutawakkil Alallah.

Sebaliknya, untuk Gus Ipul yang saat ini menjabat sebagai Ketua PBNU, Gus Fakhrur menilai Gus Ipul tak perlu mundur. Sebab, dia hanya sebagai salah satu Ketua di PBNU bukan Ketua Umum PBNU. Karena itu beliau tidak punya kewenangan dan otoritas untuk menggerakan roda organisasi. Sementara Khofifah adalah Ketua Umum Muslimat NU yang merupakan badan otonom di Nahdlatul Ulama. Karena itu, Khofifah memegang kendali organisasi secara penuh.

"Kalau untuk Bu Khofifah harus mundur sebagai Ketua Umum Muslimat NU, sementara Gus Ipul cukup nonaktif. ‎Ini ada dasarnya, ada aturannya di NU," tandas Gus Fakhrur.

Terpisah, pengamat politik Universitas Jember (Unej) Muhammad Said Iqbal menilai pejabat publik yang maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim sebaiknya mengundurkan diri meski tidak diatur dalam Undang-Undang. Hal itu harus dilakukan agar mereka tidak memakai fasilitas negara ketika melakukan sosialisasi.