‎Dewan Minta Infrastruktur dan Regulasi Garam Diperbaiki

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Langkanya garam di pasaran langsung direspon gubernur dan anggota dewan asal Madura. Wakil rakyat minta agar pemerintah memperbaiki infrastruktur dan regulasi untuk petani garam. Karena saat ini produksi garam menurun dari 174 ton/tahun kini turun 132 ton/tahun yang diakibatkan minimnya jumlah petani garam dan akibat curah hujan yang tinggi.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Baddrut Tamam menegaskan selama ini petani garam menggunakan cara tradisional dalam pembuatan garam. Intinya mereka tergantung pada iklim. Meskipun di satu sisi Indonesia memiliki lautan yang luas daripada Cina, India dan Australia sebagai negara tujuan impor Indonesia selama ini.

"Yang terpenting pemerintah menyediakan infrastruktur yang baik, di mana pembuatan garam dilakukan dengan menggunakan tekhnologi modern sehingga tidak tergantung pada matahari. Regulasi soal harga garam juga harus diatur, karena selama ini sangat murah sehingga tidak menjamin kehidupan petani garam," tegas politisi asal PKB itu, Senin (24/7).

Karena itu, pihaknya berharap agar pemerintah membuat terobosan terkait kelangkaan garam di pasaran. Terkait impor, pihaknya tidak ada masalah sepanjang stok dalam negeri minim dibanding dengan kebutuhan.

"Tapi dipastikan impor dibatasi dan Indonesia sudah mampu memproduksi sendiri sehingga dapat mengekspor yang dilakukan sejak sebelum kemerdekaan," lanjutnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim, Soekarwo mengakui stok garam secara nasional mengalami kekurangan akibat iklim, dari yang sebelumnya 174 ton/tahun kini hanya sekitar 132 ton/tahun. "Sesuai hukum yang ada, ketika ada kekurangan maka perlu impor. Tapi kalau berlebih maka dilakukan ekspor," ujarnya gamblang. (mdr)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News