‎Demo ke DPRD Jatim, POSPERA Desak Pemerintah Nasionalisasi PT Freeport

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Jawa Timur melakukan aksi di Gedung DPRD Jatim. Mereka mendorong pemerintah untuk tak ragu dalam menghadapi PT Freeport Indonesia yang tak mau mengubah kontrak karya. Bahkan sebaliknya, melakukan negoisasi dengan pressure dengan mengancam memecat 23 ribu karyawannya.

"Kami minta Pemerintah segera mengusir PT Freeport dan bagi kami nasionalisasi PT Freeport adalah harga mati,” jelas humas DPD POSPERA Jatim, Irwanto, saat ditemui di DPRD Jatim, Selasa (7/3).

POSPERA Jatim, kata Irwanto, mengecam keras sikap elit PT Freeport yang menjadikan buruhnya sebagai tameng dan alat menekan pemerintah Indonesia.

”Ini soal kedaulatan Indonesia atas tambang dan aset kekayaan alamnya. Tidak ada cerita negara didikte dan takut sama ancaman dan tekanan koorporasi/swasta,” imbuh aktivis '98 ini.‎

Irwan menambahkan, POSPERA Jatim mendesak pemerintah untuk segera lakukan langkah nasionalisasi tambang dan aset PT Freeport untuk dikelola oleh negara melalui kerjasama BUMN, BUMD dan koperasi rakyat sebagai representatif perwakilan rakyat atas pengelolaan, pengurusan dan pemanfaatan aset dan kekayaan alam.

"Kami menyerukan agar segera elemen masyarakat di Indonesia bersatu untuk melawan PT Freeport dan kekuatan asing lainnya yang ingin menguasai kekayaan alam di Indonesia. Praktek ketidakadilan atas kekayaan sumber daya alam Indonesia sudah harus diakhiri dan gagasan Nawacita dan Trisakti harus segera diwujudkan di Indonesia,” tandas alumni Untag Surabaya tersebut.‎

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Kusnadi yang menerima mereka mengaku akan membuat surat dan meneruskan ke pusat atas aspirasi dari POSPERA Jatim tersebut.

"Kami beri apreasiasi dan nantinya akan kami teruskan ke pusat. Kami dukung penuh aspirasi mereka ini untuk menjaga kedaulatan Indonesia,” pungkas pria yang juga Ketua DPD PDIP Jatim itu. (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News