SURABAYA (bangsaonline) – Proyek peralatan kesehatan (alkes) berupa alat pemasangan ring jantung disfungsi di RS Soebandi Jember dikabarkan diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Kendati rekanan sudah ditetapkan, namun panitia dikabarkan belum juga melaksanakan proyek senilai Rp 17,8 miliar itu.
Sumber menyebutkan, proyek ini tidak dijalankan karena panitia ragu setelah proyek tahun 2014 dilidik Kejati. Penyelidikan terkait dugaan penyimpangan pada proses lelang. Protes dari sejumlah peserta lelang juga dicuatkan. Panitia lelang dinilai melanggar Perpres No 54 tahun 2010 mengenai pengendalian dan pengawasan.
Protes juga dilayangkan, jelas sumber itu, didasarkan pada Pasal 117 poin 5 di Perpres tersebut. Berdasarkan itu, instansi yang berwenang dapat menindalkanjuti pengaduan setelah kontrak ditandatangani jika terdapat indikasi kerugian negara. “Kalau sampai terjadi komplain, berarti kan ada indikasi penyimpangan. ULP berhak menindaklanjuti,” kata sumber kepada wartawan, saat mengawal penyelidikan kasus tersebut di kantor Kejati Jatim.
Informasinya, PT Perdana Anugerah Sejahtera (PAS) ditetapkan sebagai pemenang tender proyek alkes, dengan nilai tender Rp 15.152.500.000 (Rp 15 miliar). Namun, PAS ragu menjalankan proyek karena diduga PPK melakukan verifikasi dan klarifikasi produk tertentu setelah pemenang dimunculkan. Selain itu, tim panitia ULP diduga sengaja merubah spesifikasi barang yang ditenderkan kendati beberap item tidak disetujui PPK (pejabat pembuat komitmen).
"Kalau tidak salah, pemenang sudah menandatangani kontrak itu. Tapi masih ada keraguan, sebab didalamnya banyak rekayasa. Sementara, korp Adhyaksa tetap akan menindaklanjuti. Dengan harapan, kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah sebelum lelang Alkes 2014 dijalankan, bisa terselematkan,” terang sumber itu.
Ketua PPK Jember, Hendro, yang saat dikonfirmasi sebelumnya menyarankan untuk koordinasi dengan ULP. Belakangan ia mulai sulit dihubungi. Saat dikonfirmasi wartawan, ponsel bersangkutan terdengar nada sambung namun tidak diangkat.