JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kabar teranyar tentang nasib 10 WNI kru dari kapal Brahma 12 yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina telah berpindah dari Tawi-Tawi menuju Provinsi Sulu. Provinsi Sulu adalah rumah kediaman Junior Lahab, yang dikenal sebagai tempat pemimpin senior kelompok Abu Sayyaf.
"Diyakini para korban telah digiring ke Provinsi Sulu oleh kelompok militan tersebut," kata komandan militer Filipina yang memimpin Satuan Tugas Pengamanan ZamBaSulTa (Zamboanga, Sulu, Basilan, dan Tawi-Tawi) Mayor Jenderal Demy Tejares, melalui pesan singkatnya, seperti dilansir laman Zamboanga Today, Jumat (1/4).
Tejares mengatakan banyak informasi beredar mengatakan kelompok Abu Sayyaf membawa 10 WNI ke Sulu. Menurut dia para korban berada di bawah kekuasaan kelompok Al Habsi Misaya, jaringan Abu Sayyaf di Sulu. Kelompok Misaya dikenal sebagai jaringan yang sering menculik orang untuk mendapatkan uang.
Mereka juga pernah terlibat pemenggalan terhadap satu warga asing asal Malaysia Bernard Ted Fen di Bud Taran Indanan. Kala itu negosiasi yang dilakukan gagal.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L.P Marsudi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi mengenai setiap perkembangan upaya pembebasan para WNI dengan menteri luar negeri Filipina.
Sejak beredar kabar WNI jadi korban penculikan kelompok garis keras Filipina Abu Sayyaf, Menlu Retno menegaskan prioritas utama pemerintah Indonesia adalah keselamatan para awak kapal. Indonesia menyerahkan sepenuhnya upaya pembebasan ini kepada militer Filipina.
Sebelumnya, seluruh kepala aparat keamanan dan Kementerian luar negeri menghadap Presiden Jokowi di Istana Negara kemarin (31/3) untuk membahas penyelamatan 10 WNI.
Selain 10 WNI yang disandera, ada 2 kapal yang dibajak oleh perompak tersebut yaitu Brahma 12 dan kapal Anand 12.
Kedua kapal tersebut sama-sama mengangkut Batu Bara seberat 7.000 ton. Dalam upaya penyelamatan WNI ini pemerintah bingung dikarenakan sikap dari Filipina. Setelah mendapat laporan tersebut, Presiden Jokowi langsung berkomunikasi intensif dengan Presiden Filipina Benigno Aquino II.
Entah apa yang sedang dibicarakan antara Jokowi dan Benigno. Yang telah pasti adalah pemerintah Filipina telah menolak bantuan dari Indonesia dalam upaya membebaskan para sandera Abu Sayyaf. Hal tersebut yang membuat pemerintah ketar ketir.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso yang mengatakan penolakan oleh Filipina tersebut dikarenakan tingginya harga diri pihak Filipina. Yang semakin membuat khawatir adalah pihak Filipina sendiri sampai saat ini belum dapat menyelamatkan 6 warga negaranya sendiri yang juga disandera oleh kelompok Abu Sayyaf tersebut.
Walaupun merasa kecewa dengan sikap Filipina, pemerintah RI meminta agar otoritas dari negara tersebut untuk menjamin keselamatan WNI.
Perlu diketahui pada pertengahan tahun 2014 lalu, kelompok Abu Sayyaf ini telah disebut berbaiat kepada kelompok yang sering disebut dengan nama ISIS. Kelompok tersebut tidak pernah pandang bulu dalam melakukan aksinya.
Akan tetapi, Abu Sayyaf mengaku telah lebih dahulu melakukan aksinya, bahkan sebelum ISIS ada. Tidak jarang juga para perompak ini akan membunuh para sandera jika tebusan tidak dipenuhi. Terakhir terjadi pada November tahun 2015.
Seorang turis Malaysia, Bernard Ghen Ted Fen telah dibunuh oleh mereka karena keluarga gagal dalam memenuhi tebusan mereka yang berupa uang sejumlah 40 juta Peso Filipina atau setara dengan Rp 12 miliar. (mer/tra/lan)