Lokasi tertangkapnya kapal nelayan oleh Indonesia versi Cina 2016.
Ada dua jenis pelanggaran yang dilakukan kapal coast guard Tiongkok dalam kacamata Kemlu. Pertama adalah pelanggaran coast guard tiongkok terhadap hak berdaulat dan juridiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontingen. Sedangkan pelanggaran kedua adalah upaya kapal China ini menghalang-halangi proses penegakan hukum aparat Indonesia.
Menlu Retno mengatakan kepada Sun We Dei bahwa insiden ini merusak hubungan baik antara Indonesia-RRC. Indonesia menegaskan kedaulatan dan hak ekonominya di Natuna, yang dilindungi oleh prinsip hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Indonesia tidak berkepentingan dengan sengketa wilayah antara Cina dengan beberapa negara, misalnya Vietnam dan Filipina, di Kepualauan Spartly. Sehingga, Natuna seharusnya tidak dilibatkan oleh negara bersengketa.
"Saya sampaikan penekanan bahwa indonesia bukan merupakan claim state di Laut Cina Selatan," kata Retno.
Insiden masuknya kapal berbendera Tiongkok ke Natuna beberapa kali terjadi. Terakhir adalah pada 22 November 2015. Ketika itu, TNI AL dari Armada Barat mengusir kapal yang masuk ke ZEE di sekitar Natuna.
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi menegaskan data radar tidak mungkin salah terkait insiden Natuna akhir pekan lalu. Dia membantah klaim pemerintah Cina yang berkukuh kapal pencuri ikan itu sedang beroperasi di wilayah mereka.
"Sesuai radar, kapal itu berada di wilayah kita," kata Ade.
Saat ini, TNI AL dalam posisi pasif. Ade menyatakan tidak akan ada penambahan armada ke pangkalan dekat Natuna kecuali diminta. Sedangkan untuk insiden kapal coast guard China menghalang-halangi penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan, pihak TNI AL mengatakan penyelesaiannya lebih baik melalui jalur diplomatik. Apalagi Kementerian Luar Negeri sudah mengirim nota protes, sehingga hasil pembicaraan para diplomat perlu ditunggu lebih dulu.
"(Penambahan) kekuatan ke Natuna itu nanti kan Panglima TNI menentukan pada asesmen kondisinya. Ini kan semacam konflik perikanan ya, jadi diselesaikan dulu dalam konteks perikanan," kata Ade. (mer/yah/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
