MALANG, BANGSAONLINE.com - Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Malang menyoroti konflik di Bendungan Lahor yang berujung adu banteng antaranggota dewan. Namun, PDPM mengingatkan agar perhatian publik tidak berhenti pada satu persoalan semata.
Sekretaris Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi PDPM Kabupaten Malang, Damanhury Jab, menegaskan aparat penegak hukum dan masyarakat perlu menjaga konsistensi pengawasan terhadap berbagai dugaan pelanggaran hukum di lingkup pemerintahan daerah.
“Massifnya pemberitaan terkait konflik di Bendungan Lahor kami harapkan tidak mengalihkan fokus atas perkembangan proses hukum dari kasus-kasus penting lainnya,” ujarnya, Rabu (16/9/2026).
Damanhury menyebut sejumlah perkara lain tetap penting dikawal, di antaranya dugaan tindak pidana di Pasar Karangploso, serta polemik pengadaan mobil ambulans di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Ia menekankan penegakan hukum tidak boleh bergantung pada seberapa ramai sebuah kasus diberitakan.
PDPM berharap setiap perkara yang ditangani aparat hukum dapat berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. Publik diharapkan memperoleh kepastian tanpa kesan satu isu menutupi isu lainnya.
Terkait konflik di Bendungan Lahor, Damanhury berharap perselisihan antara Zulham Mubarok dan Hadi Wiyono alias Cak Dur segera diselesaikan melalui komunikasi konstruktif.
“Kami berharap konflik dapat segera diselesaikan dengan bijaksana dan dingin, sehingga iklim sosial dan komunikasi publik tetap kondusif,” katanya.
PDPM Kabupaten Malang menilai konsistensi penegakan hukum dan kondusivitas daerah harus berjalan beriringan. Polemik yang menyita perhatian publik perlu dituntaskan, sementara perkara hukum lainnya tetap dikawal agar tidak kehilangan momentum. (dad/mar)
