Kepuasan Publik ke Pemerintahan Subandi-Mimik Turun, Gerindra Sidoarjo Minta Evaluasi

SIDOARJO,BANGSAONLINE.com - Partai Gerindra Sidoarjo meminta pemerintahan Subandi-Mimik mengevaluasi dan mempercepat program-program prioritas menyusul tingkat kepuasan publik yang disebut menurun 14,3 persen berdasarkan survei ARCI pada Agustus 2026.

Sekretaris DPC Partai Gerindra Sidoarjo Ahmad Muzayin Syafrial mengatakan, berdasarkan survei ARCI, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Subandi-Mimik berada di angka 70,6 persen.

Menurutnya, angka tersebut masih menunjukkan adanya modal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Namun, bagi Gerindra, hal yang lebih penting adalah melihat arah pergerakan tingkat kepuasan tersebut. Muzayin menyebut, kepuasan masyarakat mencapai 84,0 persen pada 100 hari pertama pemerintahan Subandi-Mimik, kemudian 80,5 persen pada enam bulan, 71,8 persen pada satu tahun, dan 70,6 persen setelah satu setengah tahun.

“Maka terdapat penurunan sebesar 14,3 persen. Bagi kami penurunan tersebut harus diperlakukan sebagai peringatan dini untuk melakukan evaluasi, bukan sebagai bahan untuk saling menyalahkan,” cetusnya didampingi sejumlah pengurus DPC Partai Gerindra Sidoarjo, di Cafe Ratabata Sidoarjo, Senin (7/9/2026).

Muzayin mengatakan pihaknya menghormati independensi dan profesionalitas lembaga survei. Namun, karena hasil survei telah menjadi konsumsi publik dan turut membentuk opini masyarakat, Gerindra memandang transparansi metodologi sebagai hal penting.

Gerindra juga menilai pemerintahan Subandi-Mimik kini memasuki fase yang berbeda dibandingkan masa awal pemerintahan. Pada masa awal, masyarakat masih memberikan ruang bagi harapan, rencana, dan janji.

Setelah lebih dari setahun berjalan, masyarakat mulai menilai hasil dari program dan kebijakan yang telah dijalankan pemerintah daerah.

Karena itu, Gerindra mendorong Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana melakukan evaluasi sekaligus akselerasi terhadap program-program prioritas.

Evaluasi tersebut, kata Muzayin, tidak boleh sekadar menjadi evaluasi administratif. Pemerintah harus mampu mengukur target, realisasi, kendala, hingga manfaat setiap program bagi masyarakat.

“Apa targetnya, berapa realisasinya, apa kendalanya dan apa manfaatnya bagi masyarakat,” tandas Muzayin yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo ini.

Muzayin menegaskan program yang berhasil harus dilanjutkan, sedangkan program yang belum mencapai target perlu diperbaiki.

“Program yang berjalan lambat harus dipercepat. Dan program yang tidak memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, harus dievaluasi,” ungkap Muzayin.

Menurutnya, Gerindra bukan partai yang berdiri di luar pemerintahan dan hanya memberikan kritik. Gerindra merupakan salah satu partai yang mengusung pemerintahan Subandi-Mimik.

Karena itu, saat pemerintahan berhasil, Gerindra juga ikut bertanggung jawab untuk menjaga dan mengawalnya agar tetap berjalan dengan baik.

Namun, ketika terdapat persoalan, kata Muzayin, Gerindra juga memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengingatkan sekaligus mendorong perbaikan.

Sementara terkait hasil survei ARCI yang menempatkan elektabilitas Partai Gerindra di angka 14,4 persen, pihaknya tidak ingin menjadikan capaian tersebut sebagai bahan euforia.

“Semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada Gerindra, semakin besar pula tanggung jawab Gerindra untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan memastikan pemerintahan yang kami dukung bekerja semakin baik,” pungkasnya. (sta/van)